Bale Bengong

Oleh Anton Muhajir

Soto karangasem menambah kekayaan kuliner Bali. Tak hanya mapan secara ekonomi, pedagangnya pun bisa jadi tuan di tanah sendiri. Mereka punya slogan weteng wareg gumi ajeg.
 

Di bawah bangunan semi permanen beratap dan berdinding seng, Wayan Sukanada, 44 tahun, melawan stereotip bahwa orang Bali malu bekerja di sektor informal. Sejak 1980 pria asal Desa Ngis, Kecamatan Manggis, Karangasem itu berdagang soto sapi di pinggir jalan raya di daerah Oongan, Denpasar timur. Tiap hari dia melayani pelanggan yang rata-rata karyawan swasta di sekitar tempat mangkalnya. 

Buka sejak pukul 6.30 Wita hingga sekitar pukul 12.30 Wita, Sukanada menghabiskan paling sedikit 6 kg daging sapi untuk soto dan 1 kg untuk sate. Sedangkan beras rata-rata 10 kg per hari. Dengan jumlah tersebut dia bisa memperoleh pendapatan kotor sekitar Rp 500 ribu per hari. 

Maka, bukan hanya secara sosial ekonomi dia mapan, misalnya bisa menyekolahkan tiga anaknya. Urusan ritual pun dia berbangga karena bisa melakukan upacara penghormatan leluhur yang dianggap paling besar di desanya, Nawur Sanjana. Upacara Dewa Yadnya itu hanya dilakukan sekali seumur hidup oleh sebuah keluarga yang merasa diberkahi secara ekonomi. Kalau ada orang yang tidak bisa melakukannya, maka keturunannya tetap harus melaksanakan upacara itu.

Tidak setiap orang bisa melaksanakan karena mahalnya biaya upacara ini. Misalnya, Sukanada dan empat saudaranya harus mengorbankan sepuluh sapi untuk upacara itu. 

“Kan bangga ya dari jual soto saja bisa melaksanakan upacara itu,” kata Sukanada.

Ketika tiba upacara di desanya, sekitar 100 km timur Denpasar, Sukanada bisa menunjukkan keberhasilannya berdagang soto sapi. Tak hanya dia tapi juga keluarga, bahkan desanya. Soto karangasem memang jadi salah satu kebanggaan desa tetangga Candi Dasa tersebut.

Sukanada hanya satu dari puluhan pedagang soto karangasem di Denpasar. Mereka tersebar di Kreneng, Oongan, Tainsiat, Pasar Badung, Tonja, dan tempat lain di Denpasar. Semua pedagang itu berasal dari satu keluarga, atau setidaknya satu desa.

Terkenalnya soto karangasem di Denpasar diawali Nengah Widana, 55 tahun. Pak Ngah, demikian panggilannya, mulai menjual soto pada 1968 di Pekambingan, Denpasar. Dia bekerja di warung soto milik Nengah Karta, yang juga asal Karangasem.

Dari Pak Ngah inilah soto karangasem jadi terkenal. Sempat berganti pekerjaan, dengan menjual rokok dan minuman serta kursus menjahit, Pak Ngah memilih jual soto sendiri sejak 1974. Dia memulai dengan gerobak dorong di belakang Pasar Kumbasari. Saat itu dia menjual satu mangkuk soto dan satu piring nasi seharga Rp 35.

Mengandalkan pembeli yang sebagian besar kuli pembangunan Pasar Badung, jualan Pak Ngah laris. Buktinya dia bisa membeli tanah seluas 2,5 are di Amlapura, kota kabupaten Karangasem hanya lima bulan setelah mulai berdagang soto.

Pada 1982 Pak Ngah pindah ke Pasar Badung yang baru selesai dibangun. Jualannya makin laris. “Setelah itu saya berpikir untuk membuka warung di tempat lain,” kata bapak empat anak ini. Mantan Kelian Adat Banjar Taman Sari Denpasar ini kemudian memilih tempat di Jl Patimura, tak jauh dari rumahnya. Tiap bulan dia bisa mendapat untung sekitar Rp 2,5 juta.

Keuntungan berdagang soto sapi itu digunakan membeli tanah. “Karena beli tanah kan tidak mungkin rugi,” katanya. Pak Ngah melawan anekdot bahwa orang Bali menjual tanah untuk beli bakso. Dia justru menjual soto untuk beli tanah.

Pelan-pelan usahanya makin banyak mendapatkan keuntungan. Selesai beli tanah di daerah Oongan, dia membangun rumahnya jadi tingkat dua. Padahal ketika pertama kali ditempati, rumah di Jl Banteng tersebut itu hanya berdinding bedek.

Meski usaha makin berkembang, Pak Ngah tak ingin menikmatinya sendiri. “Saya mulai ngajak adik-adik. Biar mereka juga bisa bekerja dan mandiri,” kata anak pertama dari lima bersaudara ini.

Kakek lima cucu ini pun mulai mengajak adik-adiknya berjualan satu per satu. Salah satunya Wayan Sukanada. “Saya dulu belajar juga sama Pak Ngah,” kata Sukanada. Pak Ngah memang hanya mengajari, bukan menjadikan mereka sebagai anak buah. Maka ketika dianggap sudah mampu, adik-adiknya pun membuka usaha dagang soto sendiri.

Adik-adik yang sudah mampu itu ada yang mengajak sepupu atau tetangga desa. Setelah sepupu atau tetangga itu bisa, mereka membuat usaha dagang soto sendiri.

Dari situ, soto karangasem menyebar ke berbagai tempat di Denpasar. Tidak ada data pasti. Namun sebagai gambaran, dari keluarga Pak Ngah saja ada sekitar 14 pedagang soto sapi. Contoh lain sepanjang di Jl Nangka Denpasar saja saat ini ada sekitar sembilan. “Tapi semua pasti pernah bekerja di dagangan saya sendiri atau keluarga saya,” kata Pak Ngah.

Karena berasal dari satu akar itulah, maka semua soto karangasem punya ciri dan cita rasa yang sama. Semua menggunakan daging sapi dipotong kecil-kecil mirip dadu. Kuahnya pakai aneka rempah seperti bumbu bawang putih, jahe, seledri, bawang goreng, cabe, merica, dan penyedap rasa. Sebagai tambahan, dan ini biasanya tergantung pedagang masing-masing, bisa ditambah lengkuas, bumbu rajang, ketumbar, dan pala. Kuah dan daging sapi segar ini kadang-kadang juga ditambah sate.

Pak Ngah sendiri sampai saat ini masih berjualan di Pasar Badung. Namun sudah tak banyak ikut campur sebab kini istrinya, Nengah Ariani, yang jualan sendiri di pasar terbesar di Bali tersebut. Dia hanya mengantar ketika berangkat ke pasar pukul tiga pagi dan menjemput pukul 16.30 wita.

Dari hasil jualan tersebut, Pak Ngah dan istrinya bisa membangun rumah untuk empat anaknya. Dia pun bisa beli tanah untuk simpanan serta menyama braya dengan bebas kapan pun dia mau. “Kalau ada tetangga upacara, kami bisa libur kerja dan mengikutinya dengan leluasa. Kalau pegawai (negeri maupun swasta) kan susah,” katanya.

Namun ada yang lebih membuat Pak Ngah bangga. “Kami bisa membuat makanan yang jadi ciri khas desa,” katanya. Soto karangasem identik dengan Karangasem, seperti juga ayam betutu identik dengan Gilimanuk atau serombotan identik dengan Klungkung. Soto karangasem menambah kekayaan kuliner Bali.

Meski demikian, Sukanada dan Pak Ngah masih menyimpan kegalauan. Menurut mereka keberhasilan soto karangasem seharusnya memacu orang Bali untuk berani melakukan pekerjaan yang selama ini dianggap menurunkan gengsi, seperti halnya berdagang kaki lima di pinggir jalan. “Saya lihat orang Bali masih sedikit yang punya semangat kerja berdagang kaki lima,” ujar Pak Ngah.

Kalau toh ada yang punya usaha dagang kaki lima, lanjut Pak Ngah, kemampuan mereka untuk mengelola usaha masih kurang. Misalnya kurang promosi, kurang bersih, hingga kurang ramah dengan pelanggan. “Kalau usahanya serius dan tahan banting, kita pasti berhasil. Kalau sudah berhasil kan pasti bisa beli tanah. Jadi bukannya malah jual tanah untuk bisa hidup,” katanya.

Dalam bahasa Pak Ngah, kalau perut sudah kenyang, maka tanah milik mereka tidak akan terjual. Bahasa balinya, weteng wareg gumi ajeg. Sukanada dan pedagang soto lain tak hanya menjadikannya sebagai slogan. Mereka telah membuktikan. [+++]

-versi Bahasa Inggris tulisan ini dimuat The Jakarta Post [24/05/07]-

Oleh Luh De Suriyani

Dengan penuh semangat, sepuluh anak itu mengangkat tangan mereka ke udara bersama-sama sambil berteriak, “Horeeeee…” Lalu semua tertawa tergelak.

Sore Jumat pekan lalu itu mereka merayakan selesainya koran dinding [kording] buatan sendiri. Inilah bukti bahwa anak-anak pun bisa mengelola informasi. Mereka tidak hanya mengonsumsi, mereka kini memproduksinya. Dari mereka, oleh mereka, untuk warga sekitarnya. Mereka memberi nama kording itu Nak Nik dengan slogan Kenyem Anak Subak Dalem, artinya Senyum Anak Subak Dalem.

Kording buatan anak-anak Jl Subak Dalem Gg V Desa Peguyangan Kecamatan Denpasar Utara itu berisi tulisan, foto, dan gambar. Ada cerita tentang sungai yang kotor, kelinci yang lucu, anjing bernama bleki, ayam jago yang suka selingkuh, dan seterusnya. Anak-anak yang hampir semua masih SD itu menuliskan saja apa yang mereka rasa. Jadinya sangat personal dan natural. Tidak ada kalimat yang dibuat-buat demi memuaskan redaktur atau pembaca. Pokoknya muncul saja seperti apa yang mereka rasa.

Made Sudarsana, siswa kelas I SMP misalnya, menulis tentang ayam jagonya. Bacalah sebagian tulisan Made ini.

…Aku sayang sekali dengan Jambul. Sejak kecil ia kupelihara dengan kasih sayang. Walau dia ayam jago, aku tak punya keinginan untuk membawanya ke tempat aduan. Aku takut dia mati.

Jeleknya si Jambul suka selingkuh. Kemudian dia meninggalkan pasangannya. Huuhhh, aku sebel!

Tidak perlu kategori apa jenis tulisan itu. Bisa prosa, bisa pusi, bisa berita kisah, bisa apa saja. Terserah dan suka-suka Anda mengklasifikasikannya. Tapi apa pun itu, tulisan Made sudah bisa menggambarkan apa yang dia rasakan. Made lalu menyampaikannya pada orang lain.

Biar tidak kena hujan, kording berbahan gabus itu dilapisi plastik. Kording made in anak-anak itu lalu diikat di pagar salah satu warga. Meski cerita-cerita mereka hanya sepele, banyak juga orang yang lewat ikut membaca. Ada yang panas hati gara-gara disindir suka buang sampah di sungai, banyak pula yang tertawa setelah baca. [+++]

-lebih lengkap isi kording nanti diposting belakangan-

Oleh Luh De Suriyani

Sarah, 10 tahun, terkejut ketika baru mengetahui ia telah berkolaborasi dengan sejumlah anak terdampak HIV/AIDS. Perempuan kecil ini menutup mulutnya dan dengan tergesa bertanya, ”Kenapa anak kecil bisa kena AIDS?

Oleh Anton Muhajir

Nama Samsudin mungkin asing bagi kita, tapi tidak bagi warga kawasan Lombok Barat Mataram. Bermodal lagu ciptaannya sendiri, Samsudin bahkan bersaing dengan Peterpan grup musik asal Bandung yang termashur itu.

Awalnya Samsudin berdagang obat keliling. Untuk menarik minat pembeli, Samsudin menyanyikan lagu Ndeq Kembe-kembe, yang berarti Tidak Apa-apa. Diselingi kendang bikinannya sendiri, lagi itu selalu dinyanyikan warga Desa Kuripan, Kecamatan Kediri, Lombok Barat tersebut. Dia berkeliling berbagai pasar di Mataram.

Samsudin kemudian diajak Lalu Adi, pengelola radio komunitas Suara Gunung Sasak Lombok Barat untuk rekaman. Setelah di-mixing agar suaranya lebih enak, rekaman itu pun beredar dari satu radio komunitas ke radio komunitas lain. Dalam sehari, lagu Ndeq Kembe-kembe bisa sampai 30 kali diputar. Samsudin pun bersaing ketat dengan Peterpan. Seperti halnya Peterpan, Samsudin kemudian ditanggap dari satu desa ke desa lain.

Jika sebelumnya Samsudin hanya mendengar lagu-lagu kelompok musik dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan sekitarnya maka kini Samsudin memproduksi sendiri. Dia bahkan mendapat popularitas dari lagunya tersebut.

Keberhasilan Samsudin jadi cerita keberhasilan radio komunitas bersaing dengan radio komersial. Bahwa kelompok-kelompok pinggiran dan kecil yang hampir mustahil bisa masuk radio komersial itu juga bisa didengar dan dikenal masyarakat luas. Mereka berhasil memproduksi informasi sendiri tak hanya mengonsumsinya.

Buku ini mendokumentasikan pengalaman komunitas-komunitas di Aceh, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat yang bisa mengelola sumber informasi dan menggunakannya untuk kepentingan bersama. Tak hanya sebagai penyampai informasi, radio komunitas juga jadi kekuatan untuk menyelesaikan masalah bersama, mengawasi tata kelola pemerintahan agar bersih, melestarikan kebudayaan lokal, dan menjalin sinergi dengan bentuk media yang lain. Hal itu dilakukan karena minimnya akses komunitas-komunitas tersebut pada media massa, terutama media arus utama (mainstream).

Selama ini media mainstream memang kurang memberi tempat bagi kelompok-kelompok marjinal. Lihatlah televisi, maka kita lebih sering melihat wajah-wajah penguasa modal politik, ekonomi, maupun sosial. Bacalah koran maka nama-nama sama juga yang kita temukan. Kelompok-kelompok yang tak punya cukup modal hanya diposisikan sebagai konsumen media, bukan produsen, atau setidaknya dilibatkan.

Namun kelompok tak cukup modal politik, ekonomi, dan sosial itu punya kekuatan lain yaitu komunalisme. Mereka dipersatukan oleh kesamaan latar belakang sosial maupun geografis. Bermodal komunalisme ini ternyata mereka bisa meninggikan posisi tawar dalam praktik penyebaran informasi. Mereka tak lagi hanya mengonsumsi informasi, tapi memproduksinya.

Cerita-cerita keberhasilan komunitas mengorganisasi diri dalam penyebaran informasi itu tersurat dalam buku terbitan Combine Resource Institution Januari 2007 ini. Ada cerita dari Yogyakarta, Jakarta Utara, Aceh, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, bahkan Tanah Toraja. Kesamaan cerita komunitas-komunitas tersebut adalah mereka bisa berdaya melalui penyebaran informasi.

Buku setebal 184 halaman ini membagi cerita keberhasilan itu dalam empat bab yaitu Menyelesaikan Persoalan Warga, Membangun Good Governance di Tingkat Lokal, Mengembalikan Kesenian Tradisional ke Tangan Masyarakat Pendukungnya, serta Memadukan Beragam Teknologi Informasi. Empat bab itu ditambah tiga bab lain untuk memberi perspektif dan kajian teoritis tentang perlunya komunitas memberdayakan diri melalui informasi.

Perlunya komunitas, apakah itu petani, masyarakat adat, atau penghuni pinggiran kali, untuk mengorganisasikan diri menyebarkan informasi tidak bisa dilepaskan dari makin menguatnya posisi informasi seagai dasar perekonomian dunia. Ada perubahan dasar perekonomian dunia, setidaknya di Amerika Serikat, dari berbasis pertanian ke industri (pada abas ke-19), ke pelayanan (setelah perang Dunia II), dan ke informasi (sejak 1970an hingga saat ini). Masyarakat ekonomi berbasis informasi adalah masyarakat yang hidup berdasarkan informasi, atau menyumbang informasi, untuk keberlanjutan sistem ekonomi.

Bukan hanya industri modern, industri tradisional pun mengandalkan aspek informasi dan pengetahuan kalau mau untung. Misalnya petani di Tanah Toraja bisa berbagi cerita dengan petani di Lagos, Afrika Barat tentang bagaimana mengorganisasikan diri agar harga produk pertanian bisa lebih tinggi.

Radio komunitas jadi salah satu pilihan untuk mengorganisasikan diri agar komunitas bisa berdaya mempraktikkan kebebasan informasi. Melalui radio yang dikelola dari, oleh, dan untuk komunitas ini mereka bisa berbagi informasi dan meningkatkan posisi tawar. Tidak sekadar berbagi, keterbukaan informasi itu pun bisa mendorong terjadinya penyelesaian masalah warga. Mulai terbukanya akses terhadap air bersih di Kamal Muara Jakarta Utara, terselesaikannya pencemaran air warga pinggir Kali Code Yogyakarta, terangakatnya posisi perempuan di Bandung dan Padang Pariaman, terdamaikannya konflik antar warga di Subang Jawa Barat, hingga tersedianya sarana belajar mengajar di Pekalongan Jawa Tengah.

Tak hanya menyelesaikan masalah warga, radio komunitas juga bisa menjadi pengawal pelaksanaan pemerintahan di tingkat lokal. Pengelolaan informasi melalui radio dan buletin bisa mendorong demokratisasi di Gunung Kidul Yogyakarta, menjalin kedekatan antar warga di Bandung, dan membangun kepercayaan dalam pengelolaan koperasi di Lombok Barat.

Selain itu, radio komunitas juga ternyata berguna untuk mempertahankan adat setempat dan melahirkan selebritis baru. Di Aceh Utara, radio komunitas Samudera FM jadi media untuk mengangkat kembali seni dan sastra Aceh yang lama tak didengarkan warga setempat. Berkat radio tersebut, seni dan sastra tradisi seperti nazam, dalail khairat, rukun, pantun, dan dzikir bisa diperdengarkan lagi. Di Lombok Barat radio komunitas bisa mengangkat Samsudin sebagai penyanyi bersaing dengan Peterpan bagi warga setempat.

Sebagai bagian desa besar bernama globalisasi, komunitas pun harus bisa memanfaatkan peluang yang dihadirkan globalisasi itu sendiri. Teknologi informasi telah menawarkan peluang bagi komunitas untuk terlibat dalam produksi informasi itu. Maka komunitas pun harus bisa menggunakan untuk kepentingan mereka sendiri. Lahirlah sinergi informasi yang memanfaatkan teknologi seperti internet, telepon seluler, dan seterusnya. Misalnya warga sekitar gunung Merapi membuat portal komunitas bernama Jalin Merapi di mana mereka bisa menyampaikan dan mendapat informasi tentang aktivitas merapi.

Buku ini ditutup dua tulisan tentang peluang dan strategi memberdayakan komunitas dari perspektif kebebasan informasi. Dengan cerita dan kajian yang diberikan, buku ini meyakinkan kita bahwa mengorganisasikan diri memproduksi informasi bukanlah mimpi. [+++]

Oleh Anton Muhajir

Vonis bahwa istrinya mengidap kanker payudara membuat I Gede Hanjaya beralih ke pertanian organik. Menurut De Han, panggilannya, praktik pertanian anorganik membuat hasil pertanian terlalu banyak mengandung unsur kimia berbahaya bagi tubuh. Parahnya, unsur kimia itu dikonsumsi banyak orang tanpa mereka sadari. Lalu tubuh mereka jadi korban. Kanker payudara Franziska Rapp, istrinya, salah bukti dampak negatif itu.

Setelah dioperasi, kanker itu memang hilang. Tapi sembuh saja tidak cukup. Istri De Han harus mengimbangi dengan pola hidup sehat dan terapi alternatif. Perilaku sehat itu diikuti pula jenis makanan yang sehat dan bebas dari unsur kimia. Agar tidak tergantung pada makanan hasil pertanian anorganik, De Han memproduksi sendiri makanannya.

Maka, pada 1998, De Han memulai pertanian organik di desa kelahirannya Wongaya Gede, Kecamatan Penebel, Tabanan, Bali, sekitar 70 km barat daya Denpasar. Pekerjaan sebagai pengusaha garmen sejak 1987 dia tinggalkan untuk bertani. De Han ingin makanan yang mereka konsumsi bebas unsur kimia. “Kami ingin memulai pola hidup lebih sehat dengan makanan organik,” katanya pekan lalu.

De Han mulai dengan memperbaiki saluran irigasi yang mengairi sawah seluas 1,5 hektar di kaki Gunung Batukaru itu. Semula, air dari Tukad (sungai) Mawa itu melewati saluran di tebing sehingga air mudah meresap ke tanah. Akibatnya air pun hanya sedikit sampai sawah. De Han lalu melapisi saluran itu dengan beton agar air tidak merembes ke mana-mana.

Untuk mengolah tanah, alumni Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Udayana (Unud) Bali itu tidak menggunakan traktor, tapi bajak sapi. Dia juga tidak memakai pupuk dan pestisida kimia. Ketika mulai, sistem pertaniannya pun masih uji coba. De Han memakai metode SRI yang benihnya berumur 28 hari. “Karena curah hujan tinggi, benih itu malah rusak. SRI mungkin lebih tepat diterapkan di daerah bercurah hujan rendah,” katanya. De Han lalu beralih ke sitem tradisional yang secara turun temurun dipakai petani setempat.

Setelah sempat gagal panen dan berkali-kali mencoba, De Han akhirnya berhasil. Dia tidak tergantung pada asupan luar seperti pupuk dan pestisida kimia untuk bertanian. Produksinya pun meningkat. Kini dia bisa mendapat panen dua kali lipat dibanding sebelum menerapkan pertanian organik.

Hasil pertanian itulah yang dikonsumsi dia dan istrinya tiap hari. “Dari awal kami memang ingin hasil pertanian di sini untuk mencukupi kebutuhan sendiri,” kata bapak dua anak ini. Konsumsi makanan organik diimbangi pola hidup sehat seperti yoga dan meditasi membuat kanker payudara Fransiska tak pernah lagi datang.

Tak hanya pada istrinya, melalui pertanian organik, pria kelahiran Tabanan 21 Agustus 1962 itu juga memberi ruang pada kehidupan lain. Tanpa menggunakan pestisida, De Han tidak perlu membunuh hama seperti belalang dan tikus. Dia hanya melepaskan pemangsa hama seperti ular dan elang yang akan memangsa tikus sesuai kebutuhan tanpa merusak siklus kehidupan. Selain itu De Han juga menggunakan kepiting mati untuk mengalihkan perhatian walang sangit yang merusak padi.

“Alam sudah mengatur sedemikian rupa agar sesama makhluk hidup bisa saling memberi dan menerima. Kita tidak perlu merampas hak hidup makhluk lain demi hidup kita,” ujarnya.

Sebelum menerapkan pertanian organik, rantai makanan di sawah De Han dan sekitarnya bisa dikatakan terputus. Hampir semua hama itu mati karena pemakaian pestisida. Tikus mati makan racun, lalu ular mati karena makan tikus yang beracun. Lingkungan juga rusak. Air terbuang karena tidak diatur dengan bagus. Sedangkan lumpur sawah dangkal dengan bagian bawah mengeras. “Mungkin akibat pemakaian pupuk kimia dan pestisida berlebihan oleh petani,” katanya.

Rusaknya lingkungan diikuti sedikitnya hasil pertanian. Dari sawah seluas sekitar 1,5 hektar, petani setempat hanya bisa mendapat 33 tegen (sekitar 900 kg). Menurut De Han, hal itu terjadi akibat revolusi hijau yang terlalu mementingkan hasil tanpa mempertimbangkan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. “Di sisi lain revolusi hijau juga membuat petani egois karena merasa bisa melakukannya sendiri-sendiri mulai mentraktor, memupuk, hingga memanen. Tidak ada lagi kebersamaan antar petani,” ujar De Han yang menghabiskan masa kecil di desa tersebut.

Padahal ketika masih tinggal di desa hingga SMP kelas II, anak pertama dari empat saudara ini ingat bagaimana petani setempat saling membantu ketika membajak sawah, menanam dan memanen benih, membudidayakan tanaman, hingga memanen hasil pertanian. Menurut De Han revolusi hijau tidak hanya merusak lingkungan tapi juga memutuskan relasi sosial.

Meski tidak mudah, setelah sepuluh tahun menerapkan pertanian organik De Han pelan-pelan bisa mengembalikan rantai makanan dan relasi sosial itu. Tikus dan belalang yang menyerang tanaman tidak perlu dibunuh dengan pestisida. Mereka memang masih ada dan menyerang tanaman. Tapi menurutnya, hama itu tidak akan mengambil lebih dari kebutuhan mereka sendiri. Di sisi lain, petani setempat pun kini mulai mengakui dan mengikuti bertani organik.

Dulu petani setempat pesimis dengan apa yang dikerjakan De Han. “Mereka mikir, kalau pakai pupuk saja hasilnya sedikit, bagaimana mungkin tanpa pupuk bisa dapat hasil lebih banyak,” ujar De Han. Namun setelah melihat bahwa hasil peranian organik yang dilakukan De Han menghasilkan lebih banyak, beberapa petani setempat mulai menerapkan pertanian organik pula. Mereka tak lagi tergantung pada asupan luar tinggi seperti pupuk dan pestisida kimia.

Bersama empat petani lain di areal itu, De Han menghidupkan lagi Sekaa (Kelompok) Subak Carik Tangis yang berarti sawah menangis. Seluruh anggota sekaa sekarang bertani organik. Karena ingin membentuk manusia organik, maka hasil pertanian mereka bukan untuk dijual tapi dikonsumsi sendiri.

“Kalau hasil pertanian organik mereka dijual lalu mereka membeli produk anorganik untuk dimakan, itu sama saja omong kosong. Sebab petani itu sendiri tidak sehat. Padahal manusia organik terbukti lebih sehat dan bisa kerja lebih maksimal,” katanya.

Seperti umumnya subak di Bali, Sekaa Subak Carik Tangis berprinsip pada filosofi Tri Hita Karana (tiga prinsip keseimbangan hidup) yaitu hubungan manusia dengan Tuhan (parahyangan), hubungan sesama manusia (pawongan), dan hubungan manusia dengan alam (palemahan). Parahyangan diterapkan melalui upacara-upacara, pawongan melalui proses tenggang rasa, dan palemahan dengan tidak merusak lingkungan.

Petani setempat menerapkan rotasi tanaman. Jika usai panen padi, mereka menanam sayuran seperti selada dan rokula. Sisa panen digunakan sebagai pupuk. Sayuran itu pun dikonsumsi mereka sendiri. Jika lebih baru dijual ke restoran De Han. Di sebagian sawahnya, De Han memang membuat restoran dilengkapi 12 bungalow sejak 2001.

Bungalow itu, menurut De Han, dibuat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehat secara spiritual. Jadi makanan organik diimbangi kesehatan spiritual. Di tempat itu, empat kali dalam setahun diadakan meditasi dan yoga bersama. Sebagian besar pesertanya warga Eropa seperti Belanda, Perancis, Inggris, dan Jerman. Beberapa lembaga spiritual seperti Samdhana Institute dan Bali Meditasi juga melakukan yoga dan meditasi bersama di sana.

Meski berhasil membentuk manusia organik, De Han mengaku masih menghadapi sejumlah masalah. Masih sedikit petani yang sadar dan bersedia menerapkan pertanian organik. Hal ini terjadi akibat telanjur mengakarnya pendapat bahwa bertani hanya untuk mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya meski itu mengorbankan kelestarian lingkungan dan kesehatan manusia. Selain itu usia produktif di desa hanya sedikit. Generasi muda desa lebih tertarik bekerja di kota sebagai pegawai negeri, staf kapal pesiar, dan buruh pariwisata lainnya. Di desa itu hanya tersisa petani tua.

De Han berharap pertanian organik pun akan bisa mengembalikan generasi muda ke desa. [+++]

Oleh Anton Muhajir
 

Bagi sebagian orang, kapitalisme hanya menguntungkan segelintir orang kaya. Sistem ini diwujudkan melalui free trade yang didukung trans-nasional corporation (TNC) maupun lembaga internasional semacam International Monetery Fund (IMF) dan World Trade Organization (WTO).

Fair trade lahir dari kejayaan kapitalisme sebagai perlawanan atas free trade. Karena itu fair trade bisa disebut sebagai anak durhaka kapitalisme.

Dalam praktiknya, fair trade bisa dilihat dari dua perspektif: sebagai gerakan dan sebagai model bisnis. Sebagai gerakan, fair trade terhimpun di International Federation of Alternative Trade (IFAT). Organisasi payung gerakan fair trade sedunia ini bermain di advokasi kebijakan internasional. Pada pertemuan tahunan WTO, IFAT selalu muncul. Sejak di Cancun Mexico hingga di Hongkong tahun lalu mereka hadir sebagai suara alternatif untuk mewujudkan perdagangan yang lebih adil.

Sebagai model bisnis, fair trade teguh memegang sembilan prinsip fair trade. Misalnya produk fair trade tidak boleh dihasilkan oleh tenaga kerja anak, tidak menggunakan bahan baku kayu langka, serta tidak melakukan pembayaran tidak layak. Produk yang dianggap memenuhi standar fair trade akan mendapat sertifikat.

Masalahnya sejauh mana fair trade bisa menjaga jarak dengan kapitalisme yang dianggap hanya menguntungkan segelintir orang itu?

Pertanyaan itu muncul ketika melihat Mitra Bali, sebagai LSM sekaligus badan usaha yang menerapkan prinsip fair trade, juga menjual produknya di mall. Sejak 2005 lalu Mitra Bali memang menjual produknya di Centro, pusat perbelanjaan di Kuta.

Mall, tidakkah salah satu ikon kapitalisme dan agen perdagangan bebas? Menjual produk fair trade di mall, tidakkah sama dengan perselingkuhan antara anak durhaka itu dengan bapak kandungnya?

Agung Alit, Direktur Mitra Bali, mengakui kalau memang belum ada batas tegas sejauh mana hubungan antara fair trade dengan free trade itu diperbolehkan. “Sekarang kan tergantung siapa memanfaatkan siapa. Jadi konteksual saja,” kilahnya.

Pilihan untuk menjual produk di mall, lanjutnya, juga sebagai bentuk perlawanan itu. “Melawan kapitalis ya dengan menjadi kapitalis,” seru penerima Ashoka Fellowship, penghargan di bidang kerja sosial ini.

Menurut Gung Alit, mall mempunyai pembeli dan citra baik, dua hal yang penting untuk pemasaran produk kerajinan. Maka menjual produk fair trade di mall harus dilihat dari kaca mata kepentingan pemasaran. Buktinya, penjualan retail produk fair trade Mitra Bali mengalami peningkatan hingga 35 persen sejak produk dijual juga di mall.

Meski mengalami peningkatan penjualan retail, menjual produk di mall juga melahirkan masalah. Banyak produk fair trade yang ditiru. Padahal salah satu prinsip yang dilakukan di Mitra Bali selama ini adalah penghormatan terhadap hak cipta desain produk. Desain produk itu tidak boleh dikerjakan perajin lain tanpa seizin penciptanya. Namun peniru desain produk di mall bukan perajin binaan Mitra Bali sehingga Mitra Bali sendiri tidak bisa berbuat banyak. Parahnya lagi peniru desain itu kemudian menurunkan harga.

Selain perselingkuhan fair trade dengan free trade sertanya maraknya penjiplakan desain produk itu tadi, gaung fair trade sebagai sebuah gerakan juga masih sepi.

Misalnya Nengah Pundoh, perajin yang bekerja sama dengan Mitra Bali sejak 2004 pun kurang mengerti tentang fair trade. “Saya tahunya ya fair trade itu bersifat membantu dan membayar layak,” kata perajin yang juga petani di Desa Abuan, Kecamatan Kintamani, Bangli ini.

Bapak dua anak ini memang beberapa kali mendapat bantuan dari Mitra Bali. Selain bantuan membuat desain produk juga bantuan modal. Kini dia bisa membangun ruangan sekitar 2 x 2 meter persegi untuk tempat memajang produk kerajinan berupa patung gajah, kucing, maupun binatang lain. Di luar dua hal itu, tidak ada lagi yang dipahami lebih lanjut oleh Pundoh tentang fair trade.

Padahal, menurut Anak Agung Ari Putra, Koordinator Produksi Mitra Bali, tiap bulan ada artisan gathering di mana salah satu bahasannya adalah tentang fair trade sebagai gerakan. Misalnya tentang perlunya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan. Selain melalui artisan gathering, diskusi tentang fair trade juga dilakukan berkala ketika ada tim produksi yang datang ke tempat perajin.

Masalahnya kunjungan ini juga sering dilakukan saat ada order produk saja. “Jadi perajin berhubungan dengan kami ya selama ada order. Kalau tidak ada jarang berhubungan,” kata Ari. Meski demikian, Ari yakin kalau semua perajin yang bekerja sama dengan Mitra Bali tidak ada yang melanggar prinsip-prinsip fair trade. Sebab tiap tahun selalu dilakukan evaluasi oleh tim Mitra Balu maupun pihak lain. Fair trade itu telah dilakukan perajin meski mereka tak sepenuhnya paham apa itu fair trade. [+++]

Oleh Anton Muhajir

Ni Nengah Rasa, 51 tahun, hampir menjual tanahnya dengan harga murah pada 2004 lalu. Janda beranak tiga ini terjerat utang Rp 5 juta untuk biaya ngaben suaminya. Dia punya waktu enam bulan melunasi utang tersebut. Namun pendapatannya dari bertani tak cukup untuk melunasi utang. “Tiang bekerja sendiri karena anak-anak masih kecil,” kata Men Tiar, demikian dia biasa dipanggil di kampungnya.

Men Tiar kak kunjung bisa membayar utang. Maka, tanah miliknya pun hampir diambil orang yang meminjamkan uang padanya. Tanah di pinggiran Desa Abuan, Kecamatan Kintamani, Bangli itu memang jadi jaminan ketika meminjam uang.

Masalah Men Tiar itu didengar Agung Alit, Direktur Mitra Bali, ketika sedang jalan-jalan di desa sekitar 10 km barat objek wisata Kintamani tersebut. Melalui salah satu warga desa, Gung Alit kemudian menyewa tanah Men Tiar. “Dari pada tanah itu dijual, lebih baik saya sewa. Saya cuma menggunakan, sementara hak miliknya tetap ada pada dia,” kata Gung Alit.

Tanah seluas 900 are itu tak jadi berpindah tangan. Kini di atasnya malah ditanam ribuan pohon albesia yang di Bali disebut belalu. Tanaman tersebut merupakan hasil replantasi yang dilakukan Mitra Bali pada 8 Mei 2004. Meski status tanahnya disewa dan pohon itu ditanam Mitra Bali, Men Tiar toh mendapat 70 dari hasil penjualan kayu albesia itu nanti.

Di bawah ribuan pohon bahan kerajinan tersebut, Men Tiar juga masih bisa menanam tanaman pertanian seperti singkong, cabe, dan jagung. “Hasilnya lumayan untuk nambah pendapatan,” ujarnya pekan lalu.

Men Tiar perlu waktu dua tahun lagi untuk memanen albesia tersebut. Sebab albesia baru bisa dijadikan bahan baku kerajinan kalau sudah berumur lima tahun dengan diameter pohon sekitar 10 cm. Namun Men Tiar sudah bisa merasakan keberhasilan dalam bentuk lain. Tanahnya tak jadi dijual dan sebagian warga desa Abuan kini mengikuti jejaknya.

Di kanan kiri sebagian jalan desa kini mulai ditanami pohon albesia. Tanah seluas 500 are, tak jauh dari kebun Men Tiar, juga baru ditanami albesia pekan lalu. Puluhan warga lain pun menanam bibit pohon tersebut di pematang tegalan milik mereka. Salah satunya Nengah Pundoh, 40 tahun, warga desa Abuan juga. Di pematang kebun 80 are miliknya, Pundoh menanam albesia. Daun albesia yang jatuh sekaligus jadi pupuk untuk jagung, cabe, dan jeruk di kebunnya.

Tiga tahun terakhir penduduk Desa Abuan memang gencar menanam pohon albesia. Pohon ini paling banyak digunakan sebagai bahan baku pembuatan kerajinan di Abuan. Sekitar 70 persen dari 400 keluarga di desa ini menjadikan kerajinan sebagai salah satu modal pendapatan selain bercocok tanam. Bahan baku kerajinan diperoleh dengan memotong pohon albesia.

“Sebelumnya kami motong-motong pohon saja. Kami tidak pernah berpikir tentang bagaimana mencukupi kebutuhan bahan baku kerajinan itu. Pokoknya kalau ada pohon yang sudah tua ya tebang saja untuk dijadikan bahan baku,” ujar Pundoh.

Kesadaran Pundoh untuk menanam albesia, sebagaimana kesadaran Men Tiar untuk tidak menjual tanah, adalah dua contoh keberhasilan Mitra Bali, lembaga swadaya masyarakat sekaligus badan usaha di bidang fair trade, mewujudkan praktik perdagangan berkeadilan (fair trade).

Gung Alit, yang pernah aktif di kelompok diskusi aktivis Bali bernama Kelompok Merah Putih, mendirikan Mitra Bali setelah melihat praktik tidak adil pada bisnis kerajinan di Bali. “Pengusaha kerajinan mengambil keuntungan terlalu banyak dari perajin sementara perajin tidak pernah tahu berapa harga produk kerajinan mereka dijual pada konsumen,” kata Gung Alit.

Melihat praktik tidak adil itu, Gung Alit mendirikan Mitra Bali pada 1993. Sebelumnya sejak 1991 dia sebagai pekerja lapangan Yayasan Pekerti Jakarta di Bali. Pekerjaan itu membuatnya sering bertemu perajin dan tahu masalah yang mereka hadapi. “Hal yang menarik saya adalah karena ada sisi kemanusiaan untuk kaum marjinal dalam pekerjaan ini,” kata Sekretaris Jenderal Forum Fair Trade Indonesia ini.

Fair trade, menurut organisasi fair trade sedunia International Federation of Alternative Trade (IFAT), adalah perdagangan yang berdasarkan pada dialog, keterbukaan dan saling menghormati. Tujuannya menciptakan keadilan, pembangunan berkelanjutan, melalui penciptaan kondisi perdagangan yang lebih fair serta memihak pada hak-hak produsen dan pekerja yang terpinggirkan.

Ada sembilan prinsip utama yang diterapkan oleh badan usaha maupun LSM pendukung gerakan fair trade. Di antaranya keterbukaan dan pertanggungjawaban, pembayaran yang layak, kesetaraan laki-laki dan perempuan, serta menjaga kelestarian lingkungan.

Semua prinsip itu dilakukan Mitra Bali. Misalnya pelestarian lingkungan itu. Menurut Gung Alit, sebagian besar perajin di Bali tidak peduli dengan perlunya menanam kembali bahan baku kerajinan. Namun lima tahun terakhir, kekurangan bahan baku itu terasa. “Jalan keluarnya adalah dengan menanam kembali bahan baku tersebut,” ujar Gung Alit.

Karena itu, tiap tahun Mitra Bali mengadakan penanaman kembali bahan baku kerajinan terutama ketika memperingati Hari Fair Trade Internasional tiap 4 Mei. Sejak 2004, Mitra Bali memusatkan replantasi itu di desa Abuan, yang memang akan dijadikan pilot project Desa Fair Trade. 5 Mei lalu misalnya mereka menanam seribu pohon belalu di 500 are tanah di Abuan.

Tak hanya soal lingkungan, Mitra Bali memperhatikan benar masalah pembayaran pada perajin. “Saya selalu mendapat uang muka 50 persen ketika Mitra Bali order barang. Kalau sudah selesai, paling lama satu minggu setelah itu saya pasti sudah dibayar penuh semua pembayaran barangnya,” kata Pundoh pekan lalu.

Sebelum jadi perajin untuk Mitra Bali, bapak dua anak itu pernah ditipu pengusaha kerajinan. Pada pemesanan pertama dia dibayar penuh meski dicicil dua kali setelah produk selesai. Pada pemesanan kedua, pengusaha itu tidak bayar sama sekali. Pundoh pun mendatangi alamat yang diberikan di desa Mas, Ubud. Ternyata alamat itu palsu. “Memang sih ruginya hanya ratusan ribu, tapi bagi orang kecil bagi saya, itu sangat besar artinya,” ujar Pundoh.

Gung Alit sendiri mengaku sangat tegas menerapkan fair trade sebagai model bisnis. Pembayaran uang muka 50 persen adalah praktik dari prinsip pembayaran layak. Padahal, menurutnya, banyak pengusaha kerajinan yang bahkan sampai empat bulan setelah pembelian tidak juga membayar ke perajin. “Makanya banyak yang bilang Mitra Bali is the best in payment,” ujarnya yakin.

Tak hanya memperhatikan pembayaran, Gung Alit juga memberikan penjelasan detail pada produsen dan pembeli produk. Misalnya berapa harga yang dia beli dari perajin dan berapa harga yang dia jual pada pembeli. Kalau ada perubahan harga, hal itu didiskusikan bersama perajin maupun pembeli. Jadi harga yang didapat adalah kesepakatan bersama, bukan sepihak.

Untuk mengukur keberhasilan praktik fair trade di perusahaannya maupun pada perajin dampingan, Gung Alit dengan stafnya di Yayasan Mitra Bali melakukan evaluasi rutin tiap tahun. Evaluasi itu antara lain laporan keuangan, self assesment, dan penilaian dari pihak luar. Nantinya hasil evaluasi itu akan dibawa ke kantor pusat IFAT. “Dengan cara seperti itu, kami bisa terus menjaga agar perdagangan yang kami lakukan memang masih pada jalur berkeadilan,” ujarnya.

Dari semula hanya tujuh perajin ketika baru memulai fair trade di Bali, saat ini Mitra Bali mendampingi 80 kelompok perajin yang bisa menghidupi lebih dari 2000 orang. Perajin ini tersebar di Bali serta sebagian Jawa Timur dan Yogyakarta. Hasil kerajinan mereka berupa pernak-pernik hiasan seperti gantungan kunci, bingkai foto, tempat lilin, patung, dan semacamnya. Mitra Bali juga membuat kerajinan sendiri di Desa Lodtunduh, Ubud, Gianyar.

Abuan hanya salah satu contoh bagaimana fair trade itu bisa diterapkan di Bali hingga pelosok desa. Men Tiar tidak harus menjual tanahnya untuk membayar utang, bahkan kini membangun rumah baru. Pundoh bisa membuat kerajinan sambil bertani. Dari pukul 7 hingga pukul 9 pagi dia mengurus kebun. Selesai bekerja di kebun, dia baru membuat kerajinan. Dia menggergaji kayu, memahatnya, dan menghaluskan jadi bahan kerajinan mentah. Kadang-kadang dua anaknya, kelas I dan II SMA, membantu mengecat kerajinan hingga siap dipasarkan.

Patung kucing, gajah, dan babi produksi kerajinan rumah tangga itu kemudian dipasarkan hingga Inggris, Belanda, Jerman, Amerika Serikat, Spanyol, Austria, dan Kanada.

Membuat kerajinan di desa Abuan tetap jadi pekerjaan kedua, setelah bertani. Namun Pundoh mengaku pendapatan dari kerajinan tetap lebih besar. Tiap hari dia bisa mendapat minimal Rp 25 ribu. Kalau lagi banyak order, bisa empat kali lipatnya. “Kalau bertani kan kadan-kadang rugi,” ujarnya.

Fair trade membuat petani Abuan tak harus kehilangan tanah, bebas dari kerugian, dan tetap punya kebebasan untuk bekerja. [++]

Oleh Anton Muhajir

Bisnis tidak harus semata urusan mencari keuntungan secara ekonomi. Bagi Agung Alit, Direktur PT Teduh Mitra Utama, perusahaan sekaligus eksportir kerajinan di Bali, hal yang lebih penting adalah membangun kesadaran terhadap kemanusiaan. Agung Alit mengutamakan kejujuran. Misalnya menyampaikan berapa harga yang dia beli dari produsen dan berapa keuntungan yang dia dapat. Usaha miliknya juga mengutamakan karyawan perempuan, tidak mempekerjakan anak-anak, peduli lingkungan, dan membuat sistem pembayaran di muka.

Prinsip tersebut adalah hal mendasar pada bisnis yang menerapkan sistem perdagangan berkeadlilan (fair trade). Menurut Gung Alit, panggilan akrabnya, fair trade bisa dilihat dari dua perspektif: sebagai gerakan dan sebagai model bisnis.

Sebagai gerakan, fair trade terwujud dalam bentuk organisasi International Federation of Alternative Trade (IFAT). Organisasi payung gerakan fair trade sedunia ini bermain di advokasi kebijakan internasional. Pada pertemuan tahunan World Trade Organisation (WTO), IFAT selalu muncul. Sejak di Cancun Mexico hingga di Hongkong tahun lalu mereka hadir sebagai suara alternatif untuk mewujudkan perdagangan yang lebih adil.

Perdagangan lebih adil itu berdasar pada sembilan prinsip. Di antaranya pengentasan kemiskinan, peduli lingkungan, tranparansi, pembayaran yang adil, kesetaraan gender, tidak menggunakan pekerja anak, dan keberlanjutan. Inilah prinisp yang tidak hanya dipegang teguh tapi juga dilaksanakan ketika fair trade menjadi model bisnis.

Menurut Gung Alit, free trade harus dilawan tak hanya dengan wacana tapi juga gerakan dan sistem alternatif. “Karena free trade hanya menguntungkan segelintir orang. Mereka (pelaku perdagangan bebas) menentukan semua hal demi keuntungan mereka. Contoh di Bali adalah jaringan hotel internasional. Semuanya disesuaikan dengan standar mereka sehingga kita harus jadi orang lain,” tutur pria kelahiran Denpasar, 4 Juli 1961 ini.

Di tingkat lebih nyata, Gung Alit melihat praktik tidak adil itu terjadi pada perajin-perajin Bali. Perajin hanya menghasilkan produk dan dijual pada pengusaha yang menjualnya lagi pada konsumen. Perajin tidak pernah tahu berapa kerajinan mereka dihargai pembeli. Di sisi lain pembayaran pun sering terlambat.

Namun praktik paling menyedihkan bagi Gung Alit adalah potongan harga hingga 40 persen bagi pemandu wisata yang membawa tamu untuk membeli kerajinan tersebut. “Dengan potongan 40 persen, lalu perajin itu dapat apa?” tanya bapak dua anak ini.

Gairah pariwisata di Bali, bagi Gung Alit, juga menimbulkan dampak negatif bagi orang Bali. “Kalau memang pariwisata menyejahterakan orang Bali, kenapa makin banyak orang Bali menjual tanah?” ujarnya.

Melihat praktik tidak adil itu, Gung Alit kemudian mendirikan Yayasan Mitra Bali pada 1993. Sebelumnya sejak 1991 dia sebagai pekerja lapangan Yayasan Pekerti Jakarta di Bali. Pekerjaan itu membuatnya sering bertemu perajin dan tahu masalah yang mereka hadapi. Gung Alit juga pernah aktif di Kelompok Merah Putih, kelompok diskusi aktivis di Bali.

“Hal yang menarik saya adalah karena ada sisi kemanusiaan untuk kaum marjinal dalam pekerjaan ini,” kata Sekretaris Jenderal Forum Fair Trade Indonesia ini.

Bermodal Rp 7 juta, pemberian dari orang Jepang yang simpati dengan idenya, Gung Alit mendirikan yayasan pendampingan perajin tersebut. Dua tahun kemudian dia mendirikan PT Teduh Mitra Utama sebagai badan usaha di bawah Yayasan Mitra Bali agar lebih mudah melakukan perdagangan kerajinan. Usahanya sempat megap-megap antara hidup dan mati. Hingga 1997, Gung Alit hanya mendapat kerajinan dari lima perajin.

Ketika terjadi krisis ekonomi pada 1997, Mitra Bali justru mendapat banyak keuntungan. Sebab pembayaran dari pembeli dalam bentuk dolar. Kurs rupiah yang melemah justru jadi berkah. Tujuan ekspornya pun tidak hanya Jepang, tapi meluas ke Inggris, Belanda, Jerman, Amerika Serikat, Spanyol, Austria, dan Kanada. Luasnya pasar itu didukung oleh jaringan Gung Alit di bidang gerakan fair trade.

Saat ini Gung Alit mendampingi 80 kelompok perajin yang bisa menghidupi lebih dari 2000 orang. Perajin ini tersebar di Bali serta sebagian Jawa Timur dan Yogyakarta. Hasil kerajinan mereka biasanya berupa pernak-pernik hiasan seperti gantungan kunci, bingkai foto, tempat lilin, patung, dan semacamnya. Selain itu dia juga membuat kerajinan sendiri di Desa Lodtunduh, Ubud, Gianyar, Bali. Gianyar merupkan sentra kerajinan di Bali.

Sejak 2005 lalu, dia juga membuka toko di Centro, pusat perbelanjaan mewah di Kuta. “Itu adalah bagian dari politik image,” tuturnya soal kenapa Mitra Bali mendirikan toko di sana. Dari modal Rp 7 juta, kini omzet usaha Gung Alit mencapai Rp 5 milyar per tahun.

Gung Alit sangat tegas menerapkan fair trade sebagai model bisnis. Hal sepele seperti pembayaran misalnya sangat dia perhatikan. Dia selalu membayar uang muka 50 persen di muka ketika memesan produk dari perajin. Padahal, menurutnya, banyak pengusaha kerajinan yang bahkan sampai empat bulan setelah pembelian tidak juga membayar ke perajin. “Makanya banyak yang bilang Mitra Bali is the best in payment,” ujarnya yakin.

Tak hanya memperhatikan pembayaran, Gung Alit juga memberikan penjelasan detail pada produsen dan pembeli produk. Misalnya berapa harga yang dia beli dari perajin dan berapa harga yang dia jual pada pembeli. Kalau ada perubahan harga, hal itu didiskusikan bersama perajin maupun pembeli. Jadi harga yang didapat adalah kesepakatan bersama, bukan sepihak.

Ketika sudah bisa menerapkan fair trade sebagai model bisnis, Gung Alit juga masih terus menjaga spirit fair trade sebagai gerakan. Tak hanya sering ikut dalam aksi anti free trade bersama anggota IFAT lain, -dia misalnya ikut demo anti WTO di Hongkong tahun lalu-, Gung Alit juga menyebarluaskan gagasan itu pada perajin-perajin dampingannya. Tentu saja dengan bahasa yang mudah dipahami perajin. Menyebarluaskan ide fair trade itu dilakukan dengan menyentuh wilayah domestik para perajin. Misalnya melibatkan istri dalam pekerjaan sebagai proses keseteraan gender atau tidak mempekerjakan anak kecil sebagai bagian dari perlindungan anak.

Untuk mengukur keberhasilan praktik fair trade di perusahaannya maupun pada perajin dampingan, Gung Alit dengan stafnya di Yayasan Mitra Bali melakukan evaluasi rutin tiap tahun. Evaluasi itu antara lain laporan keuangan, self assesment, dan penilaian dari pihak luar. Nantinya hasil evaluasi itu akan dibawa ke kantor pusat IFAT. “Dengan cara seperti itu, kami bisa terus menjaga agar perdagangan yang kami lakukan memang masih pada jalur berkeadilan,” ujarnya. [+++]

-dimuat Media Indonesia Mei lalu-