Bale Bengong

Oleh Luh De Suriyani

Mahkamah Konstitusi telah menghapus pasal-pasal ancaman pidana bagi pencemaran nama baik dalam KUHP yang termasuk pasal karet karena kerap digunakan penguasa untuk memenjarakan pengkritiknya. Namun kini, Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang baru-baru ini disahkan malah berisi pasal-pasal terkait pencemaran nama baik dan penghinaan yang sangat membingungkan itu.

Isi UU ITE terkait ini mengancam semua pengguna dan penyedia informasi seperti pembaca, pembuat blog/web, pers, dan lainnya. Tak hanya itu, di DPR juga telah ada rancangan undang-undang Tindak Pidana Bidang Teknologi Informasi. Melihat judulnya, sangat jelas tujuan undang-undang ini.

Baca selengkapnya »

Oleh Agung Wardana

Sebuah villa yang katanya untuk terapi jiwa bernama Bali Healing sedang dibangun di Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Tabanan Bali. Villa ini dibangun di kawasan hijau sekaligus salah satu penyangga sumber air dan sumber beras untuk Bali. Karena itu, proyek ini pun melahirkan pro kontra. Berikut kronologi kasus ini berdasarkan hasil penelusuran Walhi Bali.

Tanggal 19 Oktober 2006 didirikan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang developer bernama PT. Bali Permata Indah dengan Akta Notaris No. 4 pada kantor Notaris Dominika Pudji Handajani, SH. Adapun yang menjadi direkturnya dalah Ronny Andreas Tome, 37 thn, warga negara Jerman dan beralamat di Jln. Seminyak 504 Kuta-Bali. PT. Bali Permata Indah ini berkeinginan untuk membangun center kesehatan di wilayah Penebel, Tabanan, Bali.

Baca selengkapnya »

Oleh Anton Muhajir

Sabtu pekan lalu, I Wayan Suardana, akrab dipanggil Gendo, meluncurkan bukunya yang berjudul Mengapa Saya Bakar Gambar eSBeYe. eSBeYe merujuk pada SBY, singkatan nama presiden Indonesia saat ini Susilo Bambang Yudhoyono. Gendo, mahasiswa Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas Udayana (Unud) Bali itu pernah dipenjara selama enam bulan karena kasus pembakaran gambar presiden Republik Indonesia tersebut.

“Kalau pakai singkatan SBY sepertinya terlalu sakral. Makanya ditulis eSBeYe saja biar kelihatan gaul,” kata Gendo, aktivis di Front Demokrasi Perjuangan Rakyat (Frontier) tersebut.

Baca selengkapnya »

Sumber Press Release

Garuda Wisnu Kencana Cultural Park (GWK) bersama Hillander Fun Cycling Community Bali menggelar GWK Peak A Boo XC Challenge 2008 event pada hari Sabtu dan Minggu, 26 & 27 April 2008. Acara ini merupakan ajang para penggemar olahraga bersepeda dan olahraga ekstrim (extreme sport) yaitu kategori Cross Country (XC) melalui rute lembah dan bukit di kompleks GWK Jimbaran dan juga kategori Downhill atau menuruni bukit.

Acara yang langka ini merupakan sebuah kompetisi dan atraksi menarik berkelas nasional karena pesertanya datang dari Jakarta, Jogja, Lombok, Malang, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Riau, Madiun dan Surabaya serta tuan rumah sendiri yaitu Bali.
Hingga berita ini diturunkan Panitia pendaftaran telah menerima hampir seratus peserta yang terbagi dalam dua kategori yaitu Downhill dan XC.

Baca selengkapnya »

Oleh Anton Muhajir

Biasanya ada dua pilihan saya untuk ke bandara Ngurah Rai Bali. Kalau tidak diantar teman atau istri, saya pilih naik taksi. Ini tergantung pihak yang mengundang acara. Kalau pengundang akan mengganti biaya taksi berapa pun besaranya, maka saya akan naik taksi. Tapi kalau pengundang hanya mengganti uang transport, maka saya akan pilih diantar teman atau istri.

Oya, mohon maklum. Sebagian besar perjalanan saya yang menggunakan pesawat adalah karena pekerjaan atau kegiatan yang dibayar orang lain. Jadi, faktor biaya ke bandara itu jadi penting. Kalau biaya naik taksi diganti, berapa pun besarnya, tentu tidak masalah. Tapi kalau hanya diganti sebagai uang transport lokal yang sudah pasti besarnya, maka biaya ini harus dihitung dengan hati-hati. Saya kan tidak mau tekor.

Baca selengkapnya »

Oleh I Nyoman Winata

Topik Senin, 21 April 2008, Talk show “Ngobrol Bareng Mbah Mangun” yang saya asuh bicara tentang masalah disiplin dan karakter yang suka nggampangke. Mbah Mangun bicara bahwa soal disiplin itu sangatlah penting. Jika satu bangsa mau maju dan sejahtera, maka disiplin adalah modal dasar yang harus dimiliki. Seorang yang disiplin akan lebih mengharagai segala sesuatu dengan proporsinya. Bayangkan jika sebuah bangsa manusia-manusia nya adalah orang-orang yang disiplin, dipastikan banyak kemajuan yang bisa diraih.

Kaitannya dengan karakter manusia Indonesia yang suka nggampangke, maka ketiadaan disiplin bermula dari hal ini. Karakter yang suka anggap enteng masalah, menjadikan disiplin sangat sulit ditemui pada sosok manusia Indonesia. Lantas apakah ini semua merupakan karakter asli bangsa Indonesia? Mbah Mangun tidak bisa memberi jawaban pasti. “Saya tidak berani memastikan,” katanya. Terlebih lagi pertanyaan ini dikaitkan dengan latar belakang nenek moyang nusantara yang pernah mengalami masa keemasannya ketika imperium Majapahit berada pada masa puncaknya. Mbah Mangun mengajukan prediksi bahwa karakter bangsa Indonesia sekarang ini adalah akibat dari penjajahan yang berabad-abad oleh bangsa Asing.

Baca selengkapnya »

Dikirim oleh Gilda Sagrado

Kadisparda Kabupaten Badung I Made Subawa MM meresmikan pembukaan kantor pusat Bali Exotic Wedding hari Sabtu (19/4) disaksikan oleh pemilik usaha Deden Saefulloh dan seratus lebih undangan dari industri wedding organizer di Bali.

Dalam kata sambutannya, Deden mengutarakan, “Saya berharap pemerintah dapat memberi acuan semua wedding organizer di Bali untuk bersinergy demi mengeliminasi perang harga dan bahkan mendukung promosi bersama. Beberapa minggu yang lalu saya mengikuti sebuah Wedding Expo di Australia dan alangkah indahnya jika kita semua wedding organizer bisa bergandengan tangan mempromosikan Bali ke Australia, Singapura, Jepang, Korea, Jakarta, bahkan juga sejauh Russia, Eropa dan Amerika.”

Baca selengkapnya »

Oleh Ni Komang Erviani

Lembaga dewan dituntut untuk transparan. Banyak dokumen menyangkut kepentingan publik yang tidak bisa diakses masyarakat dari gedung dewan. Rancangan Undang-Undang Susunan dan Kedudukan DPR, DPRD, dan DPD (RUU Susduk) yang saat ini tengah dibahas di DPR RI,  diharapkan bisa membuka akses tersebut.

Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia Ronald Rofiandri menjelaskan, lembaga dewan belum cukup transparan melaporkan hasil kerjanya kepada masyarakat. Akibatnya, masyarakat kesulitan melakukan penilaian terhadap kerja-kerja dewan. Karenanya, pihaknya menuntut dilaksanakannya reformasi terhadap lembaga legislasi. “Perbaikan RUU Susduk sangat memegang peranan dalam menuntut transparansi lembaga dewan,” ujar Ronald dalam Diskusi Publik RUU Susduk di Denpasar, Jumat (18/4) ini.

Baca selengkapnya »

Oleh I Nyoman Winata

Indonesia adalah bangsa religius. Itulah yang sering diucapkan orang-orang kita, setidak-tidaknya dari para pemuka agama. Salah satu bukti fisik yang bisa dilihat adalah tersebarnya ratusan ribu rumah ibadah dari semua agama di tanah nusantara ini. Tetapi meski demikian, bangsa Indonesia menunjukkan kelakuan yang luar biasa bertolak belakang dengan manusia yang religius. Salah satunya adalah sifatnya yang sarakoh. Sarakoh ini tingkatannya, menurut Mbah Mangun-kawan diskusi saya di TV- lebih tinggi dari serakah. Uang rakyat dikorupsi habis-habisan oleh para pejabat negara dan para abdi negara (baca PNS).

Alhasil, Indonesia termasuk dalam dijajaran negara elit paling korup di dunia. Ini perilaku luar biasa dari bangsa yang tidak satu pun penduduknya tidak memeluk agama atau tidak percaya pada Tuhan.

Kembali ke soal rumah Ibadah dari berbagai agama yang tersebar luas di bumi nusantara ini. Saya tidak mengetahui persis, apa yang ada di benak orang Indonesia ketika membangun rumah ibadah agamanya masing-masing. Apakah mereka ingin agar Tuhan punya rumah yang bagus sehingga dengan nyaman berstana di sana, atau justru malah ingin agar Tuhan bisa dipenjarakan sehingga perbuatannya yang melanggar hukum agama tidak diuatk-atik Tuhan.

Baca selengkapnya »

Oleh Ni Komang Erviani

Kedudukan anggota dewan di DPR RI, DPRD, maupun DPD, perlu direformasi. Sebagai wakil rakyat, kerja-kerja anggota dewan justru tidak bisa dikontrol oleh konstituennya. Keberadaan fraksi di lembaga legislatif juga diusulkan untuk dihapus.

Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia Ronald Rofiandri menjelaskan, reformasi terhadap lembaga legislasi menjadi pekerjaan rumah yang sangat penting bagi Indonesia. Pasalnya, kedudukan lembaga legislasi belum memberi tempat bagi masyarakat yang ingin melakukan kontrol atas kinerja dewan.

Baca selengkapnya »