Dikirim Agung Wardana

Asian Development Bank (ADB) mengklaim selama ini telah memberikan bantuan untuk menyelamatkan orang yang paling miskin di Asia. Klaim tersebut sesungguhnya bertolak belakang dengan kenyataan bahwa operasi proyek dan kebijakan utang ADB telah menyebabkan multi krisis dan meningkatkan jumlah orang miskin di Asia.

Jepang, negara terbesar kedua pemilik saham ADB memiliki kuota suara sebesar 12,75 persen  dari total anggota ADB, dan 19,6 persen  total anggota di regional Asia Pasifik. Keputusan ADB sangat dipengaruhi suara Jepang, termasuk keputusan-keputusan yang menguntungkan negaranya, korporasi dan konsultan mereka. Lebih 40 tahun mereka mendapat keuntungan dari proyek-proyek yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan melanggar HAM. Khususnya di sektor infrastruktur, energi dan sumber daya alam.

Jepang  akan paling diuntungkan dari pertemuan Gubernur ADB ke-42 di Bali saat ini.  ADB tengah mengajukan proposal mitigasi perubahan iklim dengan mengajukan penawaran membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Padahal, PLTN sangat berbahaya bagi lingkungan, sosial, ekonomi dan akan membuat Indonesia kembali bergantung pada korporasi dan negara-negara pemilik teknologi PLTN, terutama dari Jepang.

Sejak lama, PLTN ditentang  masyarakat Indonesia,  juga dunia internasional karena risiko lingkungan dan kemanusiaan yang ditimbulkan. PLTN juga mahal, karena biaya keseluruhan bahan uranium, pembangunan pembangkit dan penutupan (decommisoning). Apalagi, terbukti PLTN tak lepas dari berbagai kecelakaan fatal, sebagaimana yang pernah terjadi di Jepang.

ADB juga menawarkan teknologi carbon capture and storage (CCS), yang direncanakan diterapkan di Indonesia pada 2020. Teknologi ini menangkap emisi gas rumah kaca dari pembangkit listrik seperti batu bara dan mengirimnya ke tempat penyimpanan limbah karbon. CCS akan berdampak buruk bagi lingkungan karena membutuhkan air 90% lebih banyak dibanding pembangkit tradisionil.

Artinya, ADB tak bisa diharapkan menjawab dampak perubahan iklim. CCS hanya alasan ADB meningkatkan permintaan batubara dan abaikan dampak negatif  pengerukannya terhadap lingkungan dan lahirnya pelanggaran HAM di sekitar daerah tambang. CCS tak bisa menyimpan sampah karbon selamanya, sehingga beresiko bagi generasi selanjutnya.

Padahal, dampak perubahan iklim nyata serius, dan telah memakan korban. Pertemuan 2500 ahli dari 80 negara dalam dalam forum Interrnational Scientific Congress on Climate Change di Conpenhagen, bulan lalu, menyatakan dunia berada pada jalur skenario terburuk, bahkan lebih parah dari skenario laporan Intergovernmental Panel on Climate Change Fourth Assessment Report, tahun 2007. ADB dan usulan CCS nya, malah beresiko menambah emis gas rumah kaca dan memperburuk perubahan iklim.

Wakil-wakil masyarakat dari tujuh negara di Asia yang berdiskusi dalam Asian People’s Movement Against ADB Summit, mengecam solusi-solusi yang ditawarkan ADB AGM, 2 – 5 Mei 2009 di Bali.  Mereka dengan keras menyatakan bahwa pertemuan ADB tak akan menjawab krisis yang terjadi saat ini. Mereka justru menunjukkan fakta-fakta ADB lah lembaga keuangan tingkat regional penyebab krisis pangan, krisis iklim, krisis energi, dan krisis keuangan.

Operasi proyek-proyek dan kebijakan utang ADB di Srilanka, India, Pakistan, Philipina, Thailand, Kamboja, Timor Leste dan Indonesia, menunjukkan terjadinya kerusakan sosial dan ekonomi yang serius bagi rakyat, khususnya kaum perempuan. Dan telah melanggar prinsip-prinsip kedaulatan ekonomi dan politik di Negara-negara Asia.

Krisis keuangan global tidak dapat menjadi alasan memperkuat peran-peran ADB di tingkat regional, salah satunya dengan memberi tambahan modal bagi ADB, dari USD 55 miliar menjadi USD165 miliar. Harusnya, krisis kapitalisme global menjadi momentum melakukan koreksi total terhadap peran-peran lembaga keuangan seperti ADB.

Kami menuntut Jepang, sebagai negara pemilik saham terbesar kedua dalam ADB, agar segera menarik diri dari pembiayaan ADB. Saat ini yang dibutuhkan adalah skema alternatif pembiayaan pembangunan di Asia yang dapat membantu rakyat lepas dari kemiskinan, dan bencana ekologis berkepanjangan. Kami juga menuntut Jepang untuk bertanggung jawab atas proyek-proyek utang yang disalurkan, yang telah menyebabkan kurban sosial dan ekonomi serta menimbulkan kerusakan ekologi yang sangat parah di berbagai negara di Asia. [b]