Dampak Sosial Flu Burung Lebih Besar
Oleh Anton Muhajir
Dampak sosial akibat maraknya flu burung di Bali lebih besar daripada masalah kesehatan itu sendiri. Sebab masalah ini berdampak pada pariwisata, ekonomi, sosial, dan efek ikutan lainnya. Demikian dikatakan dosen Fakultas Kedokteran Hewan Gusti Ngurah Mahardika pada diskusi di Yayasan Mitra Bali di Lodtunduh, Ubud, Sabtu hari ini. Diskusi di depan sekitar 40 perajin itu dilakukan dalam rangka mengantisipasi maraknya kasus flu burung di Bali saat ini.
Menurut Mahardika, Bali merupakan etalase Indonesia sehingga apa yang terjadi di Bali juga menjadi perhatian banyak negara. “Apalagi di Bali memang banyak warga negara asing sehingga banyak negara juga mengkhawatirkan flu burung itu akan menularkan pada warga negara mereka,” kata Mahardika.
Namun, lanjutnya, kondisi itu jadi semacam dilema. Sebab karena besarnya pengaruh kasus flu burung itu maka pemerintah Bali terkesan menutup-nutupi. Mahardika, yang sudah meneliti kasus flu burung sejak 2004 ini mengaku sudah menyampaikan hasil penelitiannya bahwa Bali rentan mengalami pandemi flu burung. Namun ketika menyampaikan hasil penelitian tersebut, Mahardika justru dia mendapat resistensi dari berbagai instansi pemerintah termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali. “Ada yang bilang hasil penelitian saya tidak validlah, ada yang bilang saya hanya cari masalahlah. Padahal saya hanya menyampaikan kebenaran akademis tapi kok kemudian dibawa ke masalah politis,” kata Mahardika.
Dalam penelitian yang dilakukan pada 2004 itu, Mahardika sudah menyatakan bahwa beberapa daerah di Bali rentan mengalami kasus flu burung seperti Jembrana, Buleleng, dan Klungkung. Meski demikian, Bali secara umum juga rentan terkena flu burung karena wilayahnya yang kecil serta banyaknya penduduk Bali yang memelihara hewan ternak seperti unggas dan babi.
Setelah berselang tiga tahun, hasil penelitian itu baru terbukti. Dari dua orang yang positif flu burung, keduanya meninggal. “Artinya tingkat kematian flu burung di Bali sampai seratus persen. Padahal di Indonesia secara umum hanya 70 persen,” katanya.
Saat ini ketika sudah ditemukan dua orang yang positif flu burung, baru pemerintah Bali mencak-mencak. “Kalau sejak dulu mau melakukan antisipasi, pasti kasusnya tidak akan muncul tiba-tiba seperti saat ini,” ujarnya. “Karena itu dua kasus positif itu bisa jadi pelajaran agar pemerintah Bali memberikan perhatian besar pada kasus ini seperti halnya pada kasus HIV/AIDS,” lanjut penemu virus flu burung pada babi ini.
Kalau tidak mendapat perhatian secepatnya, Mahardika khawatir kasus itu akan berimbas pada wilayah-wilayah lain seperti ekonomi dan pariwisata. Hal ini seperti pernah terjadi di Bali pada 1918-an ketika terjadi apa yang disebut sebagai gering agung dan penyakit nyeh. Pada saat itu Bali turut mengalami pandemi flu di Eropa yang menewaskan hingga 50 juta orang sedunia. “Jika tidak ditangani secara benar-benar, maka tidak mungkin hal yang sama juga terjadi di Bali,” lanjutnya.
Diskusi di Mitra Bali itu sendiri dilakukan karena selama ini banyak warga yang acuh pada masalah ini, termasuk perajin. “Kalau tidak terjadi di depan mata kita, biasanya kita cuek saja. Padahal kasus ini bisa terjadi pada kita semua termasuk perajin,” katanya.
Agung Alit, Direktur Mitra Bali juga Sekretaris Jenderal Forum Fair Trade Indonesia, mengatakan banyak peternak kecil yang jadi korban kurangnya antisipasi pemerintah terhadap kasus ini. “Ayam ternak mereka diambil dan dimusnahkan meski masih sebatas diduga terkena flu burung. Parahnya lagi tidak ada ganti rugi apapun atas perlakuan tersebut dari pemerintah,” kata Gung Alit.
Karena itu, menurutnya, pemerintah seharusnya juga memberikan ganti rugi atas apa yang dialami para peternak tersebut. [+]
