Kronologi Pembangunan Villa Bali Healing

Oleh Agung Wardana

Sebuah villa yang katanya untuk terapi jiwa bernama Bali Healing sedang dibangun di Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Tabanan Bali. Villa ini dibangun di kawasan hijau sekaligus salah satu penyangga sumber air dan sumber beras untuk Bali. Karena itu, proyek ini pun melahirkan pro kontra. Berikut kronologi kasus ini berdasarkan hasil penelusuran Walhi Bali.

Tanggal 19 Oktober 2006 didirikan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang developer bernama PT. Bali Permata Indah dengan Akta Notaris No. 4 pada kantor Notaris Dominika Pudji Handajani, SH. Adapun yang menjadi direkturnya dalah Ronny Andreas Tome, 37 thn, warga negara Jerman dan beralamat di Jln. Seminyak 504 Kuta-Bali. PT. Bali Permata Indah ini berkeinginan untuk membangun center kesehatan di wilayah Penebel, Tabanan, Bali.

Tahun 2006 Kepala Desa Mengesta, Nengah Sudana didatangi oleh beberapa orang (pengembang) yang mengaku ingin menanamkan investasinya di desa tersebut. Nengah Edi Yulianto yang mewakili pengembang berencana membangun center pengobatan di pertama dunia ini. Kepala Desa kemudian memaparkan keadaan desa yang pada prinsipnya menyatakan bahwa desa tersebut tidak menutup investasi masuk namun investasi tersebut harus mengikuti aturan yang berlaku. Kemudian kepala desa meminta dibuatkan sebuah catatan kecil prihal rencana tersebut untuk disosialisasikan kepada tokoh masyarakat.

Beberapa saat kemudian pengembang memberikan proposal rencana investasinya dan mensosialisasikan nya di hadapan para tokoh masyarakat. Dalam sosialisasikan tersebut muncul berbagai macam pertanyaan dan pernyataan, yakni mengenai pengkajiannya, dampaknya, dan kontribusinya terhadap desa.

Sekitar akhir tahun 2006 sampai pertengahan 2007 berkembang isu telah terjadi pembebasan lahan yang dilakukan oleh pihak pengembang. Luas lahan yang telah dibebaskan yakni 17 Ha yang berada di dua wilayah yakni Dusun/ Banjar Belulang dan Dusun/ Banjar Wangaya Betan, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Tabanan.

Senin 30 Juli 2007 Perbekel dan Tokoh masyarakat se Desa Mengesta mengadakan musyarawarah dan menghasilkan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap investasi yang akan masuk ke desa Mengesta.

Tanggal 1 Agustus 2007 PT. Bali Permata Indah mengirimkan surat kepadaa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tabanan untuk meminta informasi tata ruang Desa Mengesta yang dimohonkan untuk pembangunan Hotel Vita Life seluas 16 H.

Berdasarkan surat tanpa nomor dan tanggal, dari Ketua DPRD Tabanan, I Wayan Sukaja kepada Bupati Tabanan, Ketua DPRD Tabanan meminta bupati untuk memproses dengan segera ijin-ijin yang diperlukan dalam pembangunan Vita Life Healt Center yang akan dibangun di Dusun Wongaya Betan, Penebel.

Pada tanggal 2 Agustus 2007, Bupati Tabanan, N. Adi Wiryatama, S.sos., M.Si membuat surat rekomendasi yang menerangkan bahwa memang benar proyek Hotel Vita Life Resort yang dibangun oleh PT. Bali Permata Indah sedang dalam proses dan akan segera dikeluarkan surat ijin prnsipnya oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Tanggal 7 Agustus 2007, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) membalas surat dari PT. Bali Permata Indah dengan surat bernomor 050/731/Bapeda. Dalam surat tersebut manyatakan bahwa berdasarkan Perda Provinsi Bali No. 3 tahun 2005 tentang RTRW Provinsi Bali, serta Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Tabanan Tahun 2002-2012, maka lahan yang berlokasi di Banjar Belulang dan Banjar Wangaya Betan di desa Mengesta, Penebal yang dimohonkan tersebut merupakan areal pertanian yang diarahkan 40 % hijau.

Tanggal 25 dan 26 Agustus 2007 diadakan sosialisasi tahap kedua yang difasilitasi oleh Kepala Desa. Sosialisasi dilaksanakan di Dusun Belulang (25 Agustus 2007) dan Dusun Wangaya Betan (26 Agustus 2007) yang juga dihadiri oleh Kadis Pariwisata Tabanan. Kadis Pariwisata menyatakan bahwa investasi ini berbeda dengan pembangunan pariwisata di Kuta, karena merupakan natural tourism. Pada dasarnya masyarakat bisa menerima hal tersebut yang penting adanya kontribusi bagi desa seperti perbaikan jalan, lingkungan, desa pekraman, tenaga kerja. Dan diserahkan juga lampiran harapan warga kepada pengembang.

Dalam sosialisasi tersebut, muncul masalah pengeboran air karena telah beredar berita bahwa pengembang kan mengambil air bawah tanah dengan jalan memompa (pengeboran). Pihak pengembang mengaku akan mengkajinya terlebih dahulu harapan-harapan dari masyarakat tersebut.

Sekitar akhir tahun 2007, pengembang meminta kepada CV. Bioma, sebuah konsultan lingkungan yang beralamat di Jl. Waturenggong Gang 17/ No. 29 untuk membuatkan Kerangka Acuan dan menyusun AMDAL proyek ini.

Pada tanggal 31 Agustus 2007, PT. Bali Permata Indah melalui kuasanya, Komang Gede Sanjaya, yang juga Ketua LSM FORKOT, menyatakan proyek yang investornya berasal dari 12 negara ini telah mengantongi sejumlah ijin dan mengenai dampak saat ini sedang dalam pengkajian tim ahli dari UNUD.

Pada September 2007, atas nama Masyarakat Desa Pekraman Wangaya Betan, Bendesa Adat dan Kelihan Dinas mengirimkan berkas yang diberi kop ”Rambu-rambu yang harus dipatuhi dan dipenuhi oleh Investor yang Membangun Usahanya di Wilayah Desa Pekraman Wongaya Betan, Desa Mengesta”. Namun tidak pernah ditanggapi.

Pada hari Senin, 5 November 2007, diadakan pertemuan untuk menjaring masukan dan pertanyaan dari warga dan pejabat terkait. Pihak Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) mengaku masih menunggu kerangka acuan dari pihak konsultan yang ditunjuk investor. Ia mengaku sudah menerima permohonan Amdal dari Vita Live Resort tersebut

Dusun Belulang mengirimkan surat keberatan atas rencana pengeboran air bawah tanah yang dikhawatirkan akan mengganggu pasokan air bagi petani dan rumah tangga. Sebelum tahun 2005 masyarakat sering berkonflik lantaran kekurangan air di musim kemarau, masayarakat khawatir konflik ini kan mencul lagi jika air bawah tanah di bor oleh investor.

Tanggal 20 Februari 2008 dilaksanakan tinjauan lapangan oleh Tim AMDAL dan Tim Pengkaji yang kemudian dilanjutkan dengan rapat di Kantor Bupati Tabanan. Dalam rapat ini, semua harapan dari masyarakat dapat dipahami oleh pengembang dan pengembang berjanji untuk memenuhinya, kecuali masalah pengambilan air bawah tanah. Selain itu ada masukan-masukan dari Bapedalda Provinsi Bali dan PPLH UNUD untuk memperbaiki dokumen yang telah dibuat.

Untuk masalah pengeboran air bawah tanah hingga saat ini belum ada titik temu.

Referensi:

- Diskusi dengan Nengah Sudana, Kepala Desa Mengesta;
- Diskusi dengan Pak Putu, Kepala Dusun Mengesta;
- Diskusi dengan Pak Agung, Keliahan Adat Br. Mengesta
- Kliping Bali Post
- Proposal dari PT. Bali Permata Indah
- Berkas rambu-rambu hasil musyawarah

Kebutuhan Untuk Pengkajian Lebih Dalam:
1. UU 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. PP No. 27 tahun 1999 tentang AMDAL
3. Perda No. 3 tahun 2005 tentang Tata Ruang
4. Perda Tabanan No. 13 tahun 2005 tentang Pemanfaatan Sumber Daya Air
5. Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2002-2012
6. Perda Tabanan tentang RTRW terdahulu
7. AMDAL Proyek (Kerangka Acuan, ANDAL, RKL/RPL, Ringkasan Eksekutif)
8. Dokumen-dokumen terkait.

Penulis, aktivis lingkungan, Mahasiswa PhD di Murdoch University, tinggal di Perth, Australia.

Kontributor Jurnalisme Warga Bali

8 Comments

  1. made eka said:

    wah jangan terlalu percaya Amdal deh…Amdal sangat bergantung pada duit yang dikeluarkan oleh pengusaha tersebut. Klo kurang baru penerbit ijin AMDAL akan ribut-ribut karena dibilang mengancam lingkungan hidup. Klo duitnya pas, yah langsung berubah jadi tidak mengancam kok….

  2. luhde said:

    saya buta pada kondisi lapangan di desa mangesta tsb. namun, kalau sumber air dan pangan utama sudah beralih fungsi (berapapa pun luasnya) akan diikuti oleh alih fungsi lainnya. pastiiiiiiii, ini soal waktu saja. siap-siaplah warga setempat menabung untuk membeli air PAM, beli beras, dan lainnya yang sebelumnya free.

    lapangan kerja yang diharapkan warga tak mungkin semudah itu didapat. kalaupun iya, kemudahan ini paling bisa diberikan 1-2 tahun pertama saja. Bali sudah punya banyak pengalaman dan keperihan soal ini.

    saya usul, tak hanya AMDAL yang jadi rujukan tapi sejarah masa lalu di tempat-tempat lain. misal kasus bukit jimbaran, serangan, dll.

  3. wasti said:

    Yang memprihatinkan lagi…waktu terima sms yang isinya undangan peletakan batu pertama, wartawan diminta kumpul di Bali TV. Katanya, Bali Post Grup ya pada ikut. Gimana tuh Bali Post yang selama ini gembar-gembor soal AJeg Bali…nah lo kok pasang jeratan sendiri. yo opo to rekkkk???

    Terus lagi, sekarang ini kan Jatiluwih masih dalam masa monitoring Unesco terkait nominasi world heritage.Kata para dubes Unesco yang sempat kuwawancara waktu kunjungan ketiga tempat yg dinominasikan dulu, penilaian tdk semata di lokasi tersebut. melainkan juga areal sekitar, termasuk juga komitmen semua pihak menjaga lingkungan termasuk kelangsungan sumber airnya.
    mantap sudah beban pulau kecil ini…hicks hicks

  4. erickningrat said:

    ah mau aja di booingin ma si bule jerman itu,
    10 tahun ke depan bali akan krisi air liat aja nanti, baru rasain :evil:

  5. ady gondronk said:

    Semakin hari investor bukan hanya menjajah pantai,
    tp kini pegunungan sudah menjadi sasarannya…

    Sedih tiyang bli…
    Mengesta ne desa tetangga tiyange ne..

  6. sukasta said:

    wahai saudaraku yang tercinta,

    jangan biarkan lingkungan kita dirusak lagi.
    lihatlah pantai kita sudah penuh dengan villa & hotel, suatu saat kita aka bingung mau melis (melasti kemana) karena pantai sudah dikuasai investor.
    apakah saat ini kita akan menyerahkan gunung kita untuk investor ? KITA IJINKAN INVESTOR ” NYEGARA GUNUNG” ?
    BEH!! JEG TELAH SAJAN OLAH-OLAHAN MASYARAKAT BALI NE.
    Mari kita “JAGA BALI”

  7. i wayan parwata said:

    janganlah rakus dengan kepentingan, dalih2 meningkatkan PAD. Itu omong kosong. Tapi sayang bupati kita belum punya anak, makanya dia tidak memikirkan anak cucu. Silahkan saja, nanti kita semua akan kena bencana itu. Yakinlah…..

*

*

Top