Dikirim Agung Wardana
Di tengah krisis pangan, energi dan finansial yang menglobal saat ini, kerapuhan Indonesia sebagai sebuah bangsa semakin terlihat, hal ini merupakan bukti bahwa tidak adanya kedaulatan bangsa.
Momentum Hari Pangan Se-dunia yang jatuh pada 16 Oktober ini, merupakan waktu yang tepat bagi pemerintah untuk mulai memikirkan masa depan bangsa ini dari sektor pangan. Karena pangan merupakan kebutuhan mendasar rakyat yang harus dijamin negara dan kedaulatan pangan akan sangat menentukan kedaulatan bangsa.
Di Bali sendiri, sebuah pulau kecil yang berada dalam ekspansi industri pariwisata, perusakan terhadap sendi-sendi budaya agraris dan lingkungan hidup semakin massif terjadi akan berpengaruh pada ketersediaan dan kedaulatan pangan di Bali. Kedaulatan pangan akan dapat terwujud apabila ada kedaulatan petani atas benih dan pupuk, lahan, air, hingga paska panen.
Berkaitan dengan masalah benih dan pupuk, sebagian besar petani Bali saat ini tidak memiliki kadaulatan atas benih buktinya petani harus membeli benih dari korporasi berikut juga dengan pupuknya. Menurunnya persedian air irigasi akibat kerusakan hutan dan DAS, perebutan air dengan PDAM maupun swasta serta tingginya pajak bumi dan bangunan (PBB) mendorong pengalihan lahan-lahan produktif menjadi infrastruktur pariwisata.
Untuk itu, Somasi-KP menuntut Pemerintah Provinsi Bali dan seluruh pemerintah Kabupaten/ Kota di Bali untuk:
1. Segera melakukan moratorium (jeda) pariwisata yang saat ini menjadi pemicu hancurnya pertanian di Bali. Jeda pariwisata dimaksudkan untuk melakukan evaluasi atas daya dukung dan daya tampung Bali dan melakukan penataan kerusakan sendi kehidupan dan lingkungan hidup akibat pariwasata massal di Bali;
2. Mengeluarkan kebijakan perlindungan lahan produktif untuk menjamin ketersediaan pangan dan mewujudkan kedaulatan pangan di Bali. Kebijakan tersebut memuat pembebasan PBB bagi petani kecil; mengambil lahan yang diterlantarkan investor untuk digarap oleh petani yang tidak memiliki lahan; mendorong pertanian berkelanjutan dengan meninggalkan pertanian berbasis kimia dan transgenik; dan melakukan perlindungan kawasan ekologi genting Bali.
Demikian pernyataan sikap ini dibuat untuk disebarluaskan kepada masyarakat umum sehingga masyarakat dapat memantau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat.
”Bumi Cukup untuk Memenuhi Kebutuhan Semua Mahkluk, Tapi Tidak Cukup Untuk Satu Kerakusan” – M.K. Gandhi.
Denpasar, 16 Oktober 2008
Solidaritas Masyarakat Sipil untuk Kedaulatan Pangan (Somasi-KP)
(terdiri dari WALHI Bali, PBHI Bali, LBH Bali, PSI Bali, Yayasan WISNU, WISE, Mitra Kasih, LIMAS, APA Bali)
Informasi lebih lanjut:
1. Ni Nyoman Sri Widhiyanti : 0818551297
2. Agung Wardana : 081916606036
