Menggugat Ingatan Kolektif tentang Perda Tata Ruang

Teks Agung Wardana, Foto Anton Muhajir

Sudah dapat diperkirakan sebelumnya, bahwa Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali akan merugikan pihak yang berkepentingan (investor).

Gelagat ini sudah dapat dilihat mulai dari bersatunya bupati/walikota di Bali untuk menghadang pengesahan Ranperda hingga saat ini memasuki babak perang terbuka di ranah hukum, yakni Mahkamah Agung (MA).

Sebagai mantan anggota tim 22 (tim pengakaji naskah akademik dan Ranperda RTRWP Bali) yang terlibat dalam perumusan, saya merasa perlu angkat bicara. Sekaligus, menggugat ingatan kolektif masyarakat Bali berkaitan dengan latar belakang, proses dan substansi dari perda ini. Dengan demikian, masyarakat Bali tidak terkena amnesia akibat candu yang disuntikkan oleh para investor dengan gencarnya.

Kebutuhan Daerah dan Mandat Nasional
Pada April 2007, Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai aturan tentang penataan ruang baru yang belaku secara nasional. Dalam aturan tersebut dimandatkan bahwa pemerintah provinsi menyusun aturan daerah terkait dalam jangka waktu dua tahun. Artinya pada 2009, pemerintah provinsi termasuk juga Provinsi Bali harus memilki aturan tantang perencanaan tata ruang yang baru.

Bersamaan dengan itu, pertengahan 2009 diwarnai dengan begitu banyaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan tata ruang daerah. Misalnya, kasus pembangunan villa di Uluwatu, Badung; Rencana Hotel di kawasan Lindung Bukit Mimba, Padang Bai, Karangasem; Hotel tak berijin yang melanggar sempadan pantai di Pantai Kelating, Tabanan; Proyek villa di dalam Taman Wisata Alam (TWA) Hutan Dasong Danau Buyan-Danau Tamblingan, Buleleng.

Berbagai protes dilancarkan oleh kelompok pecinta lingkungan, masyarakat dan media terhadap proyek-proyek infrastruktur pariwisata diatas yang jelas melanggar Perda No. 3 Tahun 2005. Selain itu, mereka juga meminta kepada Gubernur Bali yang baru dilantik, Made Mangku Pastika, mengambil tindakan dalam rangka penegakkan aturan dalam perda.

Gubernur Bali saat itu menilai ada kelemahan pada Perda No. 3 Tahun 2005 tentang RTRWP Bali. Selain permasalahan sulitnya penerapan sanksi yang dianggap ringan, Gubernur juga khawatir dengan tiadanya sanksi terhadap pejabat yang mengeluarkan ijin. Pemerintah Provinsi Bali pun akhirnya memutuskan bahwa harus segera melakukan revisi terhadap Perda No. 3 tahun 2005 dengan guna memperbaiki kelemahannya. Rencana revisi pun berganti menjadi membuatan rancangan perda tata ruang yang baru.

Dinamika Pembahasan Ranperda
Pada Februari 2009, untuk pertama kalinya Pemerintah Provinsi Bali mengundang segenap komponen masyarakat dalam mendiskusikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RTRWP Bali versi pertama. Bertempat di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bali, proses pembahasan diwarnai dengan perdebatan terkait substansi ranperda yang dianggap berpihak pada investasi pariwisata.

Dalam diskusi publik ini kemudian disimpulkan bahwa renperda harus diperbaiki sehingga tidak memunculkan celah bagi pelanggaran adan ekspansi modal pariwisata. Serta tidak mengakomodir kepentingan untuk melakukan pemutihan terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Berbekal kesimpulan ini, Pemerintah Provinsi Bali pun meminta waktu untuk melakukan penyempurnaan atas ranperda yang dimaksud.

Pada April 2009, pemerintah melalui Sekretariat Daerah (Sekda) Bali mengadakan sosialisasi Ranperda versi kedua kepada masyarakat di Wisma Sabha, Kantor Gubernur Bali. Dalam sosialisasi, kembali berbagai masukan disampaikan oleh perwakilan masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang hadir dan mendorong perbaikan ranperda. Paradigma ranperda versi pertama dan kedua tidak berbeda sama sekali, sehingga memunculkan pertanyaan tentang analisa kondisi Bali dan pembangunan skenario-nya dalam Naskah Kajian Akademik.

Setelah mempelajari Catatan Atas Naskah Kajian Akademik dari FPGB dan masukan dari berbagai kompen masyarakat lainnya, Gubernur Bali melalui Bappeda Bali membentuk sebuah tim yang bertugas untuk mengkaji Naskah Kajian Akademik dan Ranperda RTRWP Bali. Tim yang dibentuk ini diberi nama Tim Evaluasi NKA dan Ranperda RTRWP Bali, beranggotakan 22 orang (Tim 22) berasal dari akademisi, organisasi profesi perencana, tokoh masyarakat dan LSM ditambah anggota Badan Kordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Bali.

Proses perumusan yang tidak kenal lelah dan dilangsungkan secara terbuka untuk dipantau oleh media massa, akhirnya Ranperda dapat dihasilkan. Perjalanan Ranperda ini pun berlanjut hingga ke tingkat legislatif. Komponen masyarakat sipil pun memberikan dukungan melalui forum rembug Krama Bali untuk Tata Ruang Bali yang Lebih Adil. Setelah beberapa mengalami perbaikan dan masukan dari pemerintah pusat, kemenangan pun tidak dapat tertahankan bahwa untuk pertama kalinya di Bali, perda dibuat dengan proses yang sangat terbuka dan partisipatif.

Kebanggaan ini belum termasuk substansi-nya yang sangat akomodatif dan memiliki orientasi jauh kedepan yakni menyelamatkan Bali. Sejauhmana hal itu diatur dalam Perda RTRWP Bali, penulis akan mengulasnya dalam artikel berikutnya.

Ketakutan pemerintah daerah
Setelah berbicara dari segi prosesnya yang panjang dan tidak mengenal lelah, substansi Perda RTRWP Bali juga layak untuk diingat bersama. Sebenarnya substansi Perda ini tidak jauh berbeda dengan perda sebelumnya, khususnya terkait Bhisama PHDI dan kawasan yang disucikan. Sedangkan jarak sempadan pantai mengikuti Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Jika memang substansi tersebut yang menjadi dasar gugatan para investor, pertanyaannya mengapa baru sekarang diajukan? Mungkin jawabannya adalah adanya ketakutan dari pemerintah kabupaten terhadap model hierarkis yang dianut dalam kebijakan tata ruang sehingga menutup peluang mereka mengatur sendiri keruangannya sekehendak hati.

Permasalahannya saat ini menjadi berbeda ketika gugatan diajukan ke Mahkamah Agung (MA) karena akan membuka peluang dibatalkannya Perda ini secara keseluruhan. Tentu saja hal ini akan membawa Bali menjadi masyarakat yang barbar. Mengingat tidak hanya keruangan yang bernilai ekonomis yang diatur dalam perda ini, tetapi juga upaya membangun sebuah relasi baru antar masyarakat Bali.

Mengangkat Realitas Dalam Kebijakan
Selama ini politik pemanfaatan ruang Bali ditentukan oleh ekonomi politik pariwisata, sehingga urusan keselamatan rakyat, keadilan dan kelestarian lingkungan hidup adalah urusan berikutnya. Buktinya, puluhan tahun sudah pariwisata massal berkembang di Bali namun jaminan terhadap keselamatan rakyat dan lingkungan hidup justru semakin meredup dibuatnya.

Konflik demi konflik pemanfaatan ruang-ruang kehidupan rakyat yang ambil untuk dipersembahkan pada singgasana pemilik modal dalam membangun infrastruktur pariwisata, komodifikasi adat dan budaya, ketidakadilan lingkungan hidup, anak tak berdosa menjadi korban pedofilia, sampai penyebaran penyakit HIV/ AIDS. Sehingga melahirkan pertanyaan, apakah hal ini perlu untuk dilanjutkan bahkan diperluas?

Di kawasan perkotaan, ruang-ruang diarahkan menjadi kawasan-kawasan komersial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Alhasil, tidak ramahnya wajah kota terhadap para penghuninya sendiri. Pengedara sepeda, pejalan kaki dan kaum diffable menjadi kelas kedua dalam pemanfaatan ruang kota dan harus berjuang tanpa perlindungan kebijakan dari pemerintah.

Sungguh hukum rimba berlaku dijalan-jalan kota saat ini, dimana kelas atas bermobil selalu dimanjakan dengan jalan-jalan baru agar dapat berlalu lalang tanpa hambatan kemacetan. Langkah untuk membangun transportasi publik yang baik dan ramah lingkungan tidak pernah menjadi pilihan karena pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu penyumbang terbesar pendapatan daerah.

Di samping itu, ancaman global tidak kalah dasyatnya, yakni pemanasan global dan perubahan iklim yang mengancam keberadaan pulau-pulau kecil seperti Bali. Tak dapat dipungirki bahwa pariwisata di Bali memiliki kontribusi besar dalam pelepasan emisi gas rumah kaca ke atmosfir yang menjadi penyebab dari pemanasan global dan perubahan iklim. Namun demikian tidak terlihat sama sekali upaya pemerintah untuk mengatasi ancaman tersebut.

Jika benar prediksi yang menyatakan bahwa pada 2030 nanti air laut akan naik 6 meter, maka akan terjadi penggerusan besar-besaran pada kawasan pesisir Bali. Sungguh sulit dibayangkan bagaimana keadaan nelayan-nelayan di pesisir Bali ketika mereka kehilangan lahannya hidupnya dan tidak tahu harus dipindahkan ke daratan mana.

Begitu pula dengan nasib para petani kita yang sama sekali tidak mendapatkan perlindungan kebijakan. Tiadanya kebijakan pemerintah untuk membuat lahan pertanian abadi menunjukkan watak bahwa pertanian dan masalah pangan rakyat masih menempati urusan dibawah pariwisata. Politik keruangan untuk membuat jalan baru, bandara baru, spekulasi real-estate, infrastruktur dalam perluasan ekspansi pariwisata tentu akan berdampak pada lahan pertanian. Cuaca untuk bertani yang tidak menentu, kesulitan air, pajak yang tinggi, ancaman konversi lahan akibat ekspansi infrastruktur pariwisata menghantui para petani yang pada gilirannya akan semakin menjauhkan rakyat dari impian kedaulatan pangan.

Berangkat dari realitas diatas dan mimpi untuk menyelamatkan Bali kedepan, menjadi prioritas penting yang terumus dalam substansi Perda RTRWP Bali. Maka tidak heran jika kemudian, banyak pihak yang mengungkapkan kekagumannya atas perda ini karena dianggap memiliki visi jauh kedepan dalam memberikan ruang yang lestari dan adil bagi anak cucu kita.

Proses Pembelajaran Kolektif
Selain penguatan substansi Perda RTRWP Bali, proses perumusan dan penyusunannya mampu memberikan pendidikan politik bagi publik. Dimana masyarakat Bali mulai dewasa untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan mendorong proses yang terbuka dan transparan dalam kebijakan pembangunan.

Hal ini akan menjadi embrio positif bagi pembentukan masyarakat Bali yang kritis dan tidak dapat didikte oleh kepentingan investasi ekonomi janka pendek. Karena, jika Bali rusak, para investor dengan tenang dapat mengalihkan investasinya ke tempat yang lain, namun kita sebagai penerus generasi Bali tidak akan bisa pergi kemana-mana karena Bali adalah ibu pertiwi kita. Jadi sudah sepatutnya kita jaga dari sekarang. [b]

Penulis, aktivis lingkungan, Mahasiswa PhD di Murdoch University, tinggal di Perth, Australia.

Related posts

*

*

Top