Dikirim Agung Wardana
Proyek utang Asian Development Bank (ADB) telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan rakyat Asia, khususnya pangan dan pertanian. Pada tahun 2000 ADB meluncurkan program Regional Technical Assistance for Land Project untuk 6 negara berkembang anggota ADB, termasuk Indonesia. Tahun 2002, bantuan teknis ADB ini difollow up oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Indonesia dengan mengajukan proposal bantuan teknis untuk penyusunan Rancangan Undang-undang Pertanahan.
Proyek ini dipersiapkan dalam kerangka kerja LMPDP (Land Management and Policy Development Project) yang diinisiasi oleh Bank Dunia sejak tahun 2005. Jelas sekali bahwa proyek ADB di bidang pertanahan ini searah dengan LMPDP yang bertujuan mendorong percepatan pasar tanah, untuk menciptakan pasar tanah yang efisien dan untuk meningkatkan jaminan bagi investasi luar negeri.
Peningkatan investasi luar negeri menyebabkan berkurangnya jumlah lahan pertanian karena banyak yang beralih fungsi menjadi areal industri dan menyebabkan penurunan hasil pertanian, memperparah krisis pangan yang saat ini sedang berlangsung. Ini merupakan salah satu bukti bahwa ADB berperan dalam menciptakan dan memperparah krisis pangan global. Hal yang sama juga terjadi di kawasan Sungai Mekong, dan di Kerala, India.
Pasar tanah ala lembaga keuangan internasional seperti ADB ini jelas merupakan grand design, karena sejalan dengan pembangunan infrastruktur jalan. Pembangunan proyek trans Jawa dan trans Kalimantan, yang tengah berlangsung di Indonesia, akan mengakselerasi konversi lahan. Tak pelak, kemudahan jual-beli tanah yang menjadi tujuan program ADB akan bersanding dengan munculnya jalan.
Akibatnya akan banyak tanah-tanah pertanian dan industri kecil di sekitar jalan raya yang akan beralih fungsi. Riset terakhir memperkirakan di Jawa saja akan terjadi konversi lebih dari 2 juta hektar mulai dari Banten hingga Surabaya, jika kedua model ini bersanding.
Pada sisi lain, kebutuhan yang tinggi akan kebutuhan energi mendorong tingginya produksi tanaman industri guna agrofuel, parahnya lagi hal tersebut dimudahkan dengan pola pasar tanah ala lembaga keuangan jelas-jelas mempermudah perampasan hak atas kaum tani. Asia menjadi sasaran yang paling jelas untuk memenuhi kebutuhan negara industri terhadap tanah dan tenaga kerja murah guna pemenuhan produksi agrofuel, akibatnya jutaan lahan pangan tergusur dan jutaan petani kehilangan tanahnya serta melahirkan banyak konflik.
Proses ekonomi keruk ini juga berlangsung pada sektor lain, seperti perikanan dan kelautan. Sekitar 5 juta hektar laut Indonesia kini tidak lagi di dalam manajemen nelayan tradisional kita. Pertambahakan tradisional telah distimulasi menjadi industri pertambakan udang yang melayani 90 persen kebutuhan pasar global. Hasilnya, hutan mangrove telah menyusut sebanyak 2,3 juta hektar dalam 12 tahun belakangan. Proyek ADB dalam sektor energi dan pertambangan juga kurang lebih sama. 511 penduduk di Tanah Merah terusir dari ladang garapan gas Tangguh, yang juga didanai oleh ADB.
Jutaan hektar lahan yang disebutkan di atas berpotensi memperparah konflik agraria di Indonesia. Ini masalah klasik yang menyebabkan rakyat terutama petani, nelayan, masyarakat adat, terutama perempuan, kehilangan akses terhadap lahan garapan. Di tengah kepemilikan lahan yang rata-rata saat ini hanya 0.5 hektar untuk produksi pangan dan pertanian, fakta ini akan memperparah produktivitas pangan di masa yang akan datang serta berimplikasi buruh terhadap kedaulatan pangan rakyat.
Hal ini jelas-jelas menghancurkan alternatif rakyat di tingkat lokal dan nasional, karena menurut UUD 1945 pasal 33, ekonomi yang berlangsung di negeri ini haruslah ekonomi kerakyatan dan bangun yang paling sesuai dengan ekonomi kerakyatan ini adalah koperasi. Pendekatan berbasis hak (atas kekayaan alam, atas pangan, tanah, air, benih) harus merupakan koreksi total dari pendekatan ADB yang neoliberal, yang hanya memfasilitasi keuntungan segelintir orang dan perusahaan transnasional dari Jepang, Singapura dan Amerika Serikat.
Paradigma neoliberal harus diubah, sembari membentuk arsitektur keuangan baru di tingkat regional. Khusus di sektor pangan dan pertanian, pelaksanaan reforma agraria dan kedaulatan pangan di dalam kebijakan pemerintahan yang tersistematis akan menjadi solusi pamungkas terhadap krisis pangan dan konflik agraria. [b]
bli wardana yang terhormat, mohon maaf sebelumnya, jika
komentar saya agak bertentangan dengan pendapat anda.
kita harus mengenal sifat orang barat, termasuk jepang:
jika orang barat berkata, mari saya bantu, itu bukan berarti gratis, melainkan anda utang dan harus dibayar kembali berikut bunganya. bukan seperti kita orang bali, kalau bilang bantuan, ya berarti gratis.
jika orang barat mengundang anda pada pesta perkawinannya, itu berarti anda boleh hadir, tetapi makanan yang anda pesan, harus anda bayar dari dompet anda sendiri. bukan seperti kita orang bali, namanya undangan ya tentu saja gratis.
sejak 60 tahun indonesia berdaulat penuh, berarti tidak ada negara atau institusi asing yang berhak memaksa kita.
jika mereka menyodorkan bantuan, kenapa kita terima ?
kenapa tidak kita tolak, bahkan kita yang mengemis bantuan mereka.
soeharto dulu dan yudhoyono sekarang berkoar-koar, indonesia swasembada beras, bahkan indonesia berhasil mengexport beras keluar negeri. khan pendapat anda dengan yudhoyono bertentangan. yudhoyono sekarang sedang gencarnya berkampanye, utang indonesia di IMF nol.
jadi berarti kita tidak membutuhkan bantuan asing lagi.
data2 yang anda beberkan semuanya benar, siapakah biang
keladinya ? bukankah mereka adalah para pemimpin kita, yang kita pilih dan junjung pada pemilu.
berapa milliard us dollar uang indonesia yang dilarikan keluar negeri, bahkan penjual kain dipasar glodok, dokter, camat, bupati, jaksa,….dll punya uang simpanan di singapura. punya apartemen diluar negeri.
semua kemelaratan di indonesia disebabkan oleh bangsa kita sendiri.
mantan presiden RI ke-3 pernah berdebat dengan wartawan jerman, beliau mengeluh karena pengusaha2 jerman lebih banyak berinvestasi dinegeri cina daripada di indonesia.
si jerman menjawab, karena dinegeri anda terlalu banyak korupsinya. jawaban habibie adalah sbb: memberi uang jasa (pelicin) kepada pejabat indonesia bukanlah korupsi, sebab mereka bayarannya sangat rendah, jadi harus ada simbiose untuk saling membantu. menyuap orang yang sudah kaya, baru boleh disebut korupsi.
sayangnya habibie hanya banyak membaca buku2 jerman, beliau belum pernah membaca daotejing dimana tertulis, seorang yang kaya, adalah orang yang bisa merasa cukup.
pejabat indonesia tidak pernah merasa cukup, jadi selalu merasa kurang kaya, walaupun ada anak pejabat yang berani membeli sebuah arloji seharga 2,5 juta us $. anak perempuan itu tidak malu, malah bangga bisa membeli arloji, yang sebenarnya dibuat khusus untuk puteri monaco.
sebelum kita melimpahkan kesalahan pada pihak lain, alangkah baiknya kita introspeksi bangsa kita sendiri.
bli wardana yang terhormat, kapankah kiranya negara kita bisa makmur ? saya pribadi sudah kehilangan optimisme.
melihat lagak politisi, pembesar dan pejabat, saya sudah jijik.
Wah, ternyata gitu ya. Tapi, saya punya hutang ke ADB. Dulu saya pernah ikutan Pelatihan untuk sarjana di bidang Hukum Internasional yang dananya merupakan pinjaman dari ADB. Tapi banyakan bolosnya. Hehe!